Setelah KLU, Giliran Rehab Rekon Loteng Dipantau Danrem 162/WB

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani saat memantau proses rehab rekon di  KLU,  Selasa, 28 Januari 2020. (Suara NTB/penrem)

Praya (Suara NTB) – Komandan Korem (Danrem) 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han sebelumnya keliling Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk mengecek progres dana rehabilitasi dan rekonstruksi. Selasa, 28 Januari 2020 giliran Lombok Tengah dipantau. Hal ini jadi salah satu upaya mendorong percepatan penanganan sisa dana stimulan.

Didampingi Kasdim 1620/Loteng Mayor Inf Dian Aksmiyandita, kunjungan Danrem ke Kantor BPBD Lombok Tengah sekaligus meninjau dan memantau proses pendebetan dan pencairan dana stimulan yang diberikan oleh Bank Mandiri. Pada kesempatan tersebut, Danrem 162/WB menjelaskan, bantuan dana stimulan dari Pemerintah harus sudah terserap oleh masyarakat terdampak gempa dalam bentuk rekening Pokmas, karena batas waktu tanggal 31 Maret 2020. Ia berharap tidak ada yang menghambat proses percepatan rehab rekon.

Iklan

Menurut Danrem, pembuatan rumah tahan gempa (RTG) membutuhkan proses yang lumayan berat, mulai dari proses verifikasi, penetapan SK, proses pencairan dana hingga mencari tukang bangunan. “Untuk mencapai target pembangunan 100 persen dengan batas waktu hingga tanggal 31 Maret 2020 membutuhkan tukang yang banyak sehingga harus dilakukan pengecekan dan pengawasan,” ujarnya.

Selain itu, orang nomor satu di jajaran Korem tersebut juga menyampaikan jumlah warga terdampak gempa di Kabupaten Lombok Tengah pada tahap ini sebanyak 655 dari jumlah keseluruhan 10.089 KK. “Sisa sebanyak 655 KK ini harus segera dibangun setelah menerima dana dan jangan digunakan untuk kepentingan yang lain,” harap Danrem.

Danrem juga mengingatkan para Pokmas, Fasilitator dan Aplikator agar serius dan Maksimal dalam pembangunan RTG dan jangan ada pemikiran  memanfaatkan untuk disalah gunakan atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan warga korban gempa dan Pemerintah. “Jika ada yang main-main dan mengambil keuntungan  dari proses rehab rekon ini, maka akan diberikan tindakan keras dengan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tandas Danrem 162/WB. (ars)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional