Setahun, Harta Bupati dan Walikota Bima Bertambah Rp1 Miliar Lebih

Ilustrasi Uang (pxhere)

Bima (Suara NTB) – Harta kekayaan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE dan Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, meningkat masing-masing sebesar Rp1 miliar lebih dalam setahun terakhir.

Berdasarkan data yang ditelusuri Suara NTB, di website resmi elhkpn.kpk.go.id, keduanya tetap patuh dan wajib memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahun.

Iklan

LHKPN yang dilaporkan Bupati Bima pada tahun 2019, totalnya mencapai sebesar Rp13.519.285.613. Kemudian tahun 2020, total harta kekayaannya meningkat menjadi Rp14.959.624.604.

Sedangkan Walikota Bima, total harta kekayaan yang dilaporkan pada Bulan Desember tahun 2019 totalnya sebesar Rp3.768.199.666. Kemudian meningkat tahun 2020 sebesar Rp4.724.873.743.

Meningkatnya harta kekayaan Bupati Bima tersebut juga diakui Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokopim) Setda Kabupaten Bima, Suryadin S.S, M.Si, Jum’at, 17 September 2021.

Kata dia, mengacu LHKPN Bupati Bima yang dilaporkan per 31 Maret tahun 2019, total harta kekayaan Bupati Bima mengalami kenaikan sebesar Rp1.440.338.991 dari tahun sebelumnya.

“Setahun terakhir memang ada kenaikan. Harta kekayaan Bupati Bima ini berasal dari komponen harta tak bergerak/bergerak dan kas/setara kas,” ujarnya.

Untuk harta kekayaan tahun 2021 lanjutnya, sampai saat ini belum ada hasil pelaporan LHKPN pejabat negara termasuk Bupati Bima yang diumumkan di laman resmi KPK, elhkpn.kpk.go.id. “LHKPN tahun 2021 kemungkinan akan diumumkan pada tahun 2022 mendatang,” katanya.

Menurutnya untuk tahapan pelaporan harta kekayaan wajib Lapor LHKPN tahun 2021, KPK mewajibkan setiap pejabat negara termasuk Bupati untuk melaporkan harta kekayaan setiap tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret tahun 2022. “Setelah melalui proses verifikasi akan diumumkan melalui laman resmi elhkpn.kpk.go.id,” katanya.

Ia mengaku, elhkpn.kpk.go.id merupakan website resmi yang disediakan KPK melalui Deputi Pencegahan dan Monitoring untuk mempermudah penyelenggara negara mendaftarkan, mengumumkan dan melaporkan harta kekayaannya. “Ini sistem KPK untuk memastikan integritas seluruh para pejabat negara,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, elhkpn.kpk.go.id juga akan membantu masyarakat yang ingin mengecek informasi atau mengetahui harta kekayaan pejabat negara termasuk Kepala Daerah. “KPK tidak menyediakan fasilitas lain untuk mengumumkan LHKPN, selain di website elhkpn.kpk.go.id ini. Siapapun bisa mengaksesnya termasuk masyarakat umum,” ujarnya.

Ia menambahkan penyelenggara negara termasuk Bupati wajib setiap tahun melaporkan harta kekayaannya. Hal itu diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Peraturan KPK Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. (uki)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional