Setahun, Disnakertrans Lotim Tangani 60 PMI Bermasalah

Penyerahan klaim jaminan kematian PMI almarhum Adi Putrawan terhadap ahli waris, Winda Fitriani oleh PT. Pancamanah melalui Disnakertrans Lotim, Kamis, 26 November 2020.(Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bermasalah tak bermasalah seolah tak ada habisnya. Tak terkecuali di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Pasalnya dalam kurun waktu satu tahun, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disankertrans) Lotim, mencatat 60 PMI bermasalah ditangani.

Kabid PPTK pada Disnakertrans Lotim, Moh. Hirsan, Kamis, 26 November 2020, menyebut, selain adanya 60 PMI bermasalah, terdapat kasus PMI meninggal 25 orang, 18 ilegal dan 7 orang resmi dari bulan Januari hingga akhir November 2020.   “Untuk kasus PMI ilegal bermasalah tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya apabila berstatus resmi, maka ahli waris mendapatkan, Rp85 juta ditambah beasiswa,”jelasnya.

Banyaknya PMI berstatus ilegal disebabkan berbagai faktor mulai dari faktor kesehatan, pengaruh pengalaman, identitas yang bermasalah sehingga ditolak pihak Imigrasi Malaysia. Termasuk anggapan keliru bahwa proses pengurusan PMI legal lama dan mahal. “Itu tertipu oleh tekong. Prosesnya jalur resmi itu cepat. Buktinya tahun 2019, data PMI legal mencapai 15 ribu lebih,”tambahnya.

Di samping itu, PMI berstatus legal memiliki masa pra penempatan maksimal tiga bulan sembari menunggu visa keluar. Waktu itu diharuskan membayar BPJS. Jika tidak bisa berangkat, maka pihak perusahaan harus menjelaskan ke pemerintah dan PMI bersangkutan. Begitupun ketika PMI mengundurkan diri, maka uangnya harus dikembalikan.

Disebutkan Hirsan, kasus PMI resmi yang diberikan asuransi yaitu PMI asal Dusun Teliah, Desa Kertasari Kecamatan Labuhan Haji atas nama Adi Putrawan. PMI yang registrasi tanggal 28 Januari 2020 ini meninggal dunia pada 24 Februari 2020. Pihak perusahaan tetap membayarkan asuransi jaminan kematian terhadap yang bersangkutan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.   “Sudah keluar ID, bayar BPJS dan saat pengajuan paspor namun meninggal dunia setelah pengajuan pembuatan paspor. Maka jaminan kematian tetap didapatkan,”terang Wakil Kepala Cabang PT. Pancamanah, Muhammad Afandi. (yon)