Seru, Diskusi Bahas Rinjani Glamping

Suasana diskusi soal wacana Glamping Rinjani di Gelanggang Pemuda Mataram, Sabtu malam. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Diskusi soal rencana investasi Rinjani glamping di Gelanggang Pemuda Mataram, Sabtu, 29 Februari 2020 berlangsung sengit. Sejumlah komunitas pecinta alam, pelaku wisata hingga musisi mayoritas menolak keberadaan glamour camping (glamping) di sekitar Danau Segara Anak, Gunung Rinjani.

Diskusi digagas oleh Mapala FE-UNRAM dan Wanapala NTB, dihadiri langsung Direktur PT. Rinjani Glamping Indonesia Disyon Toba, Kepala TNGR Dedy Asriyadi dan akademisi Andi Chairil Ichsan. Diskusi  dengan tema “Glamping dan Helly Tour Menguntungkan atau Merugikan?” itu mulai menghangat ketika sesi tanya jawab setelah mendengar paparan dari ketiga pihak.

Iklan

Seorang mahasiswa pecinta alam menanggapi pemateri akademisi yang menganjurkan agar perdebatan soal dampak negatif akibat glamping berbasis data. “Kalau disuruh pakai data, keluhan masyarakat itulah datanya,” timpalnya.

Junianto Helmi dari komunitas peduli masyarakat adat mempertanyakan partisipasi masyarakat, dampak sosial, ekonomi dan manfaat yang didapat masyarakat sekitar.

Musisi Igor Amtenar yang nimbrung di diskusi malam itu, menyesalkan sikap Disyon Toba yang menebar ancaman dengan UU ITE lantaran dikritik di sosial media. Menurutnya, postingan tentang wacana Glamping sebagai caranya mengkritik dan mempertanyakan dampak investasi senilai Rp4,5 miliar tersebut. Postingan itu akhirnya dihapus karena direspons bias oleh netizen dengan membuat tagar #TolakProdukConsina.

Meski dihapus, pembetot Bass Band Reggae Amtenar ini bertahan pada sikapnya menolak rencana investasi glamping. “Jangan semua dijamah Rinjani ini. Kalau mau berinvestasi, kenapa Anda tidak buat saja yang lain, buka Jalur Torean. Buat loket tiket di sana, itu lebih menguntungkan,” tegas Igor.

Setelah sesi tanya jawab kedua dibuka, hujan kritik dan pertanyaan dari komunitas lainnya, termasuk para pelaku wisata seperti Trekking Organizer (TO).

Agus Rifanto dari pemerhati lingkungan sepakat harus ada tinjauan akademis sebelum glamping direalisasikan. Menurutnya harus diperjelas siapa pihak yang diuntungkan dengan investasi tersebut.  “Apakah dari pemerintah sudah ada payung hukumnya? Agar ini tidak merugikan masyarakat,”  katanya.

Menurut dia, klaim investasi di Rinjani tidak sederhana, karena tidak saja milik masyarakat NTB, TNGR, tapi milik dunia setelah ditetapkan sebagai Global Geopark oleh UNESCO. “Jadi segala sesuatu yang kaitan dengan Rinjani, kita diskusi akademisi. Jangan kita ujug ujug dapat investor, kemudian dibuatkan fait accompli seperti ini,” kritiknya.

Apink Alkaff dari komunitas Matakali mengingatkan, jauh sebelumnya sudah ada upaya investor untuk menggarap Rinjani dengan mendaratkan pesawat ATR. Namun gagal setelah reaksi penolakan masyarakat dan komunitas. Ketika  ada keinginan menggarap investasi di Rinjani wajar menurutnya ada reaksi penolakan.

“Rinjani ini sensitif karena dia perempuan,” kata Apink, merujuk pada mitos Dewi Anjani.

Di sisi lain, dia mengungkap potensi besar Rinjani sebagai sumber penghasil uang. Rinjani gunung paling favorit, sehingga jika dikalkulasikan penghasilan dari pendakian bisa mencapai miliaran rupiah. “Wajar kemudian Rinjani menjadi rebutan. Rinjani ini kue yang sedang jadi rebutan,” kritiknya.

Pola pengelolaan anggaran yang salah pada Rinjani selama ini,  membuat potensi pemasukan yang besar, tidak dirasakan langsung oleh daerah. Ia menyarankan agar pengelolaan pemasukan Rinjani dikembalikan ke daerah, dengan catatan tidak mengadopsi cara Rinjani Trek Management Board (RTMB) sebelumnya yang gagal karena terkesan hanya mengeruk keuntungan.

“Tapi kalau ada yang disalahkan dengan situasi di Rinjani sekarang, maka TNGR dong sebagai pengelola,” kritiknya.

Sobah Mahdi dari komunitas Rinjani Bagus, menilai masih banyak yang belum beres, terutama soal pengelolaan sampah dan penataan jalur pendakian Rinjani. Namun justru TNGR memberi ruang bagi investor baru. “Jangan tambah menu menu baru, sementara ini saja belum beres,” sorotnya.

Merespon pertanyaan pertanyaan itu, Disyon Toba menegaskan, wisata Glamping adalah model pengelolaan yang paling ramah lingkungan. Sama dengan presentasinya di kantor BTNGR, ia menjelaskan penempatan glamping di atas 10 persen lahan 4 hektar yang masuk kawasan zona pemanfaatan.

“Saya hanya ingin menambahkan akomodasi, sehingga wisatawan lebih santai. Saat saat low season di luar Juli, Agustus, glamping justru diharapkan bisa menaikkan angka kunjungan pendakian. Justru glamping hadir saat pendakian sepi,” ujarnya memberi pengertian.

Rinjani bukan satu satunya model wisata glamping yang dibuatnya, karena di beberapa daerah lain sudah diterapkan dan disambut antusias wisatawan. Mengenai ancaman pidana yang dilontarkannya, hanya ingin melindungi perusahaan Consina, brand Outdoor Wear yang susah payah dibangunnya.

Mengenai kekhawatiran soal kondisi sosial ekonomi, menurutnya sudah jadi kajian lengkap, sehingga tidak akan merugikan justru membuka ruang partisipasi bagi masyarakat sekitar, khususnya pelaku wisata.

Sementara, Kepala TNGR, Dedy Asryadi dengan pembawaannya yang khas santai berusaha terus memberi pengertian. Bahwa masih ada empat tahapan panjang yang harus dilalui investor. “Tapi tidak apa apa, boleh khawatir. Tapi ini baru tahapan konsep, masih ada aturan yang harus dikonsultasikan,” ujarnya.

Dedy mengaku antusias dengan ruang diskusi yang dibuka mahasiswa Pecinta Alam tersebut. Ketika rencana pembangunan Glamping diwacanakan, memantik reaksi pro kontra, menurutnya bentuk kecintaan masyarakat NTB pada Rinjani.

Ia pun mengaku sengaja membuka ke publik soal rencana itu, agar mendapat masukan lebih lengkap. “Bisa saja saya biarkan ini dibahas di Jakarta sana, kemudian tiba tiba disetujui. Nah kalau begini, akan merugikan kita di sini karena tidak ada ruang partisipasinya,” tegasnya.

Ia menjelaskan juga, soal keberadaan PT. Rinjani Glamping Indonesia sudah mengantongi pertimbangan teknis (pertek) dari Dinas Pariwisata Lombok Utara.  Tapi sekali lagi ditegaskannya, proses menuju perizinan masih Panjang. “Makanya saya minta pak Disyon presentasi. Saya buka ini ke publik, karena begitu aturan dilaksanakan, ada kondisi sosial yang harus diperhatikan,” jelasnya.

Mewakili kalangan akademisi, Andi Chairil Ichsan meminta semua pihak agar berhati hati menyikapi wacana tersebut. Ketika menyatakan menolak, tidak berbasis asumsi. “Saya tidak dalam posisi mendukung atau menolak. Ini logika restoran, ada menu tambahan, tapi sistem tidak berubah,” ilustrasinya.

Dipahaminya, rencana glamping berinvestasi masih tahap awal, karena prosesnya masih Panjang.  Ada tahapan UKL dan UPL yang di dalamnya membahas kriteria kelayakan lingkungan, daya dukung lingkungan. Membahas juga batas batas ekologis, batas sosial, batas ekonomis.

“Kita cek, kita buktikan itu semua. Ini baru semua akan disusun, ini layak atau tidak layak?,” jelasnya. Baginya, ruang partisipasi publik masih terbuka dan bebas memberikan pendapat pro maupun kontra.

Tapi yang dikritiknya, perdebatan selama ini tidak berbasis data dan informasi tentang ancaman kerusakan ekologi, ancaman sosial dan ekonomi. “Soal ancaman ekologi, ancaman biotik dan lain lain, pernah gak kita kaji ini?,” tanyanya.

Diskusi akhirnya ditutup sekitar pukul 23.30 Wita. Pihak TNGR maupun investor akan tetap membuka ruang diskusi dan partisipasi publik terkait wacana tersebut. (ars)