Serikat Pekerja Minta UMP Tetap Naik

Ni Ketut Wolini, Yustinus Habur. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi NTB meminta pemerintah membijaksanai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2021. “Kami masih berupaya mengkomunikasikannya dengan Pak Gubernur, sebelum UMP ditetapkan,” kata Ketua SPSI Provinsi NTB, Yustinus Habur.

Seperti diketahui, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengeluarkan edaran terakit UMP tahun 2021 dinyatakan tidak mengalami kenaikan. NTB termasuk di dalamnya. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 yang memukul ekonomi dunia.

Yustinus mengatakan, SPSI memang ikut serta dalam rapat dewan pengupahan yang digelar oleh Dinas Nakertrans Provinsi NTB. Asosiasi pengusaha seperti biasa juga dihadirkan. Kendati demikian, Yustinus mengatakan keputusan tidak menaikkan UMP tahun 2021 tidak dihadirinya langsung, lantaran ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkannya. SPSI mengutus perwakilan.

“Dari SPSI sudah menyampaikan ada kenaikan paling tidak 5 persen. Tapi pemerintah dan Apindo tetap mengacu kepada surat edaran Menaker, tidak ada kenaikan UMP,” ujarnya. Yustinus kepada Suara NTB mengatakan, jika berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun ini, UMP tahun 2021 bisa lebih rendah dari UMP tahun 2020. Sehingga pemerintah mengambil jalan tengah, tidak menaikkan UMP.

Tapi dalam sidang dewan pengupahan, tidak dicantumkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang menjadi dasar untuk menetapkan keputusan besaran UMP. Karena tidak dapat ditunjukkan data-data tersebut, menurutnya tidak dapat ditetapkan UMP. “Karena dasarnya tidak ada. Katanya pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak dikirim oleh Jakarta. Hanya dikasi edaran,” kata Yustinus.

Karena itu, menurutnya, jika acuannya hanya edaran. Tidak cukup kuat untuk menetapkan UMP.edaran hanya bersifat intern Kemenaker dan Dinas Nakertrans di daerah. Menurutnya tidak masuk hirarki hukum jika demikian. Kecuali surat keputusan. Bahkan gubernurpun kata Yustinus boleh tidak mentaatinya, kecuali surat keputusan Menteri Dalam Negeri.

“Gubernur bukan bawahan Menaker. Dan semua orang tidak akan terima kalau cuma surat edaran,” jelas Yustinus. Kenapa kemudian SPSI tetap meminta kenaikan UMP di tahun 2021, sebesar 5 persen? Karena melihat tidak seluruhnya perusahaan terkena dampak corona. Bahkan ada beberapa jenis usaha justru eksis.

Ketua Apindo Provinsi NTB, Ni Ketut Wolini mengatakan mestinya UMP tahun 2021 lebih rendah dari UMP tahun 2020. Alasannya karena pertumbuhan ekonomi nasional yang minus sampai 5 persen. “Tapi kita manut pada pemerintah. Sudah ada edaran. Dan kita setuju UMP tetap tidak naik, tapi tidak turun. Tetap seperti UMP tahun 2020,” ujarnya.

Keputusan Apindo mendukung UMP tahun 2021 tetap ini juga melihat kondisi para pengusaha yang menurutnya “babak belur” karena corona. Apalagi pengusaha-pengusaha yang jenis usahanya bertalian dengan sektor pariwisata. Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, T. Wismaningsih Drajadiah belum memberikan respon. Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H Zulkieflimansyah tahun lalu menetapkan UMP NTB  tahun 2020 sudah ditetapkan  sebesar Rp 2,183 juta. Besaran UMP ini akan berlaku hingga 2021 mendatang. (bul)