Seribu UMKM Pangan di NTB Dapat Intervensi Keamanan Pangan dari BPOM

Foto bersama Kepala BBPOM Mataram IGAN Suarningsih (paling kiri),Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha BPOM RI, Dra. Dewi Prawita Sari, Apt., M.Kes dan Gubernur NTB Dr.H. Zulkieflimansyah (empat dari kiri)

BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI bersama sejumlah stakeholder seperti  Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, MHS dan pemerintah daerah memberikan edukasi berupa intervensi keamanan pangan untuk seribu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pangan di Provinsi NTB. Keamanan pangan menjadi sangat penting untuk dibahas dan harus menjadi prioritas, baik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan atau dengan tujuan memajukan usaha di tengah perkembangan wisata NTB.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena MHS, saat berbicara dihadapan pelaku UMKM pada acara Intervensi Keamanan Pangan Bagi UMKM Pangan, di gedung Serba Guna SMK Negeri 1 Praya, Senin, 23 September 2019 mengatakan, kasus stunting di NTB masih di atas rata-rata nasional di angka 33,5 persen. Faktor keamanan pangan menjadi salah satu faktor penyebabnya. Sehingga menjaga keamanan pangan di daerah ini sangat penting, dalam upaya menekan kasus stunting di NTB.

Iklan
Kegiatan Sosialisasi acara Intervensi Keamanan Pangan Bagi UMKM Pangan bertempat di Graha Bhakti Praja
Kegiatan Sosialisasi acara Intervensi Keamanan Pangan Bagi UMKM Pangan bertempat di Graha Bhakti Praja

 

Saat ini  kata Ermalena, di NTB khususnya masih beredar makanan atau produk olahan pangan yang belum bisa dikatakan aman. Baik itu dari kebersihan serta dari ancaman terkontaminasi bahan kimia berbahaya. “Kita tidak pungkiri, masih banyak makanan atau produk olahan pangan kita yang masih belum aman,” sebutnya.

 Zat pewarna pakaian serta bahan pengawet masih banyak ditemukan di produk makanan di daerah ini. Ironisnya, itu banyak beredar secara bebas di tengah masyarakat. Padahal penggunaan zat kimia berbahaya tersebut sangat besar dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Terutama bagi anak-anak karena itu juga bisa memicu kasus stunting. Bahkan sejak anak-anak masih dalam kandungan, bisa terpapar zat kimia berbahaya dalam makanan jika makanan yang tidak sehat tersebut dikonsumsi oleh ibu hamil. “Jangan dikira aspek keamanan makanan tidak berdampak dari sisi kesehatan. Bahkan bagi anak-anak, makanan yang mengandung bahan pengawet maupun pewarna pakaian dan bahan kimia lainnya bisa memicu munculkan kasus stunting,” tegasnya.

  KIPM Mataram Tutup Bulan Bakti 2018 dengan “Begibung”
Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd saat menyaksikan pajangan produk olahan pangan.
Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd saat menyaksikan pajangan produk olahan pangan.

 

 Sehingga upaya-upaya pencegahan penggunaan bahan zimia berbahan pada makanan harus terus dioptimalkan. BPOM dalam hal ini memiliki andil penting, termasuk para pelaku UMKM pangan yang memang berhadapan langsung dengan kegiatan pengolahan makanan. Dengan kata lain, pemahaman akan bahaya penggunaan bahan kimia berbahaya serta ancaman terkontaminasi lainnya di kalangan para pelaku UMKM pangan menjadi sangat penting. Karena dengan begitu, penggunaan bahan kimia di dalam produk olahan pangan bisa ditekan.

“Bagaimanapun keras pemerintah dalam hal ini BPOM melakukan mencegah dan menekan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produk olahan pangan, tidak akan bisa maksimal tanpa dukungan para pelaku UMKM pangan itu sendiri,” ujarnya.

Selamatkan Anak Bangsa

Makanan dari olahan pangan yang sehat memegang peran penting dalam mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui makanan olahan yang sehat bisa menyelamatkan anak bangsa. Untuk itu, mengkonsumsi makanan ataupun makanan dari olahan pangan yang sehat penting untuk menjadi budaya di tengah masyarakat.

Foto bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena MHS dengan peserta intervensi keamanan pangan bagi UMKM pangan
Foto bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena MHS dengan peserta intervensi keamanan pangan bagi UMKM pangan

 

Menurut Hj. Ermalena, pangan memegang peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. “Dengan makanan olahan pangan yang sehat bisa menyelamatkan anak bangsa,” ungkapnya. Guna menekan penggunaan bahan kimia berbahaya pada produk makanan olahan, pemerintah terus berupaya melakukan pengawasan secara ketat. Baik itu melalui lembaga pemerintah yang ada termasuk dalam hal ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Hanya saja, pengawasan tersebut diakui masih belum maksimal.

Keterbatasan sumberdaya dari BPOM sendiri menjadi salah satu penyebabnya. Untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah guna memperkuat kinerja BPOM yakni penguatan dari sisi kelembagaan. Dengan dibentuknya BPOM di tingkat kabupaten, bahkan bila perlu hingga kecamatan.

  Ingin Segera Deklarasi, Ahyar Abduh Tanggapi Rencana Duet dengan Mori Hanafi
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha BPOM RI, Dra. Dewi Prawita Sari, Apt., M.Kes berikan sosialisasi
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha BPOM RI, Dra. Dewi Prawita Sari, Apt., M.Kes berikan sosialisasi

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha BPOM RI, Dra. Dewi Prawita Sari, Apt., M.Kes, dalam acara Intervensi Keamanan Pangan Bagi UMKM Pangan bertempat di Gedung Graha Bhakti Praja, Selasa (24/9) mengatakan, di tahun 2019, Badan POM menyelenggarakan pendampingan atau intervensi untuk UMKM pangan sebanyak 8000 UMKM di 11 provinsi, salah satunya adalah di Provinsi NTB.

Khusus di Provinsi NTB, UMKM yang mendapat intervensi sebanyak 1.000 UMKM pangan. Jumlah tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok, di antaranya 500 UMKM di Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara. Sementara UMKM pangan di Lombok Tengah sebanyak 250 serta di Kabupaten Bima sebanyak 250 pelaku usaha. “Jadi perhatian kami terhadap NTB lebih besar, karena NTB termasuk salah satu destinasi wisata dari 10 prioritas nasional. Jadi di sini tidak hanya alamnya yang cantik, juga kulinernya yang harus unggul,” terangnya.

BPOM bersama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi juga akan melakukan intervensi di tiga desa di Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK) Mandalika, Lombok Tengah. Intervensi ini khusus di bidang pemberdayaan perempuan agar mereka bisa produktif. Mereka diharapkan mampu menyediakan pangan yang aman, memiliki mutu yang baik serta sehat kepada wisatawan yang datang berlibur.

“Dalam memproduksi pangan yang aman, bermutu dan bergizi harus mengikuti peraturan, seperti  UU Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan, dan Peraturan Kepala Badan POM. Pangan industri rumah tangga sangat penting untuk bisa diberikan izin edar oleh kepala daerah. Tentu pangan olahan yang dikemas yang masa simpannya lebih dari 7 hari,”ujarnya.

Smentara itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd mengharapkan agar pelaku UMKM bidang pangan di NTB  mampu memproduksi olahan pangan yang berkualitas, aman, bergizi serta terjamin kesehatannya. Pelaku usaha juga didorong agar tetap memiliki ide-ide yang kreatif untuk mengembangkan usahanya.

  Empat Prinsip Perencanaan dan Penganggaran Ahyar-Mori

Wakil Gubernur berharap dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan banyak manfaat kepada pelaku usaha di NTB, baik dari segi jaminan kesehatan makanan, kreasi maupun dalam mendapatkan izin usaha. “Mari Kita berjuang untuk UKM di NTB ini terdepan dalam pertumbuhan ekonomi kita, kita sajikan makanan-makanan yang enak, yang sehat untuk masyarakat NTB, bagi wisatawan juga, sehingga NTB ini semakin dikenal,” pungkasnya. (kir/ris/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here