Serapan DD Rendah, BPKP Ingatkan Desa di Loteng

Workshop Pengelolaan dan Penggunaan DD oleh BPKP Perwakilan NTB di kantor Bupati Loteng, Selasa, 17 November 2020. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Tingkat serapan Dana Desa (DD) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sesuai hasil monitoring yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB masih sangat rendah. Baru sekitar 24,37 persen atau sekitar Rp 44,1 miliar. Angka tersebut berbanding terbalik dengan persentase penyaluran DD ke 127 desa di Loteng yang sudah menyentuh 87,25 persen atau Rp181,3 miliar dari total alokasi DD Loteng sebesar Rp 207,8 miliar.

Untuk itu, BPKP Perwakilan NTB mengingatkan kepada desa-desa di Loteng mempercepat serapan anggaran DD-nya, jika tidak mau rugi tahun depan. “Serapan DD tahun ini akan sangat menentukan besaran alokasi DD di tahun depan,” sebut Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP RI, Adi Gemawan, dalam Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Loteng, di kantor Bupati Loteng, Selasa, 17 November 2020.

Ia menjelaskan, rendahnya penyerapan DD tersebut bisa bermakna desa-desa di Loteng banyak yang belum menggunakan anggaran tersebut untuk pembangunan di desanya. Atau sudah digunakan tetap belum membuat laporan atau Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan. “Bagi yang sudah menggunakan anggaran dan belum membuat laporan, kita minta segera membuat laporan paling lambat 23 November mendatang,” terangnya.

Sedangkan bagi desa-desa yang belum menggunakan anggaran tersebut, diharapkan segera menggunakannya sesuai perencanaan yang ada. Jangan sampai anggaran yang sudah ditransfer ke rekening desa-desa tersebut justru tidak habis yang pada akhirnya menjadi silpa, karena itu berkaitan erat dengan besaran alokasi DD yang diterima desa bersangkutan di tahun depan.

“Kalau serapan DD kecil itu artinya banyak anggaran yang tersisa. Otomatis alokasi DD tahun depan akan jauh berkurang. Menyesuaikan dengan silpa DD yang ada tahun ini,” jelasnya.

Kalau sudah demikian, tambahnya, yang rugi adalah masyarakat desa itu sendiri, karena tidak banyak program yang bisa dibiayai tahun depan, lantaran alokasi DD-nya berkurang, mengikuti silpa anggaran DD tahun ini. Dalam arti, semakin tinggi serapan DD tahun ini maka alokasi DD tahun depan juga akan maksimal.

Dalam hal ini, BPKP siap membantu pemerintah desa jika mengalami kesulitan terkait pengelolaan serta pelaporan penggunaan DD dengan menyiapkan konsultasi bagi pemerintah desa. Karena selain fungsi pengawasan, BPKP juga memiliki fungsi konsultasi. “Kita membuka diri bagi semua desa yang butuh konsultasi terkait pengelolaan maupun pelaporan penggunaan DD. Bahkan bila perlu, nanti kita siapkan tim khusus di Loteng,” imbuhnya.

Itu semua untuk mendorong percepatan serapan DD bagi desa-desa di Loteng supaya desa-desa di Loteng tidak rugi, alokasi DD tahun depan terpangkas karena hanya persoalan serapan anggaran yang masih rendah.

Hadir pada acara tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI, Dra. Hj. Wartiah, M.Pd, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan NTB, Syarwan, S.E., M.M., serta Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, Drs. H.L. Idham Khalid, M.Pd. kemudian Kepala Subdirektorat Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa Pada Direktorat Fasilitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), M. Rahayuningsih,S.Ag, M.Si., juga sempat memberikan materi secara daring. (kir)