Serapan Anggaran Rendah, Polda-Korem Awasi Penyaluran Insentif Nakes

Kapolda NTB Mohammad Iqbal, Danrem 162/WB Ahmad Rizal Ramdhani, dan Wakapolda NTB Ruslan Aspan, Senin, 23 Agustus 2021 memimpin rapat analisa dan evaluasi penanganan Covid-19 dengan kabupaten/kota.(Suara NTB/Humas Polda NTB)

Mataram (Suara NTB) – Penanganan Covid-19 di wilayah NTB diklaim masih terkendali. Meskipun NTB mendapat catatan khusus dari Pemerintah Pusat mengenai penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional yang masih belum memenuhi target. Padahal anggaran tersebut sudah tersedia.

Rapat analisa dan evaluasi penanganan Covid-19 menyoroti penyaluran insentif tenaga kesehatan sebagai upaya percepatan ekonomi di masa pandemi. Bahkan, menurut data Kemenkeu RI per pertengahan Agustus lalu. “NTB masuk lima besar nasional yang paling rendah penyerapannya. Ini yang kita ingatkan agar tidak lagi menjadi koreksi,” urai Danrem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani Senin, 23 Agustus 2021 usai pemaparan evaluasi penanganan Covid-19 melalui pertemuan virtual.

Iklan

Rizal mengikuti rapat virtual dengan Menkeu RI Sri Mulyani pekan lalu. Yang mana pemaparannya, secara umum realiasi pembayaran insentif Nakes Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua hanya 24,44 persen. Lebih rendah dari rata-rata nasional 40,8 persen. “Contoh yang paling bagus itu Lombok Timur yang serapannya 85 persen, maka penanganan Covid-19-nya bagus karena semua Nakes sudah dikasih insentif sehingga semangat bekerja,” bebernya. Sementara yang menjadi catatan adalah Kabupaten Bima dengan realisasi hanya 3 persen.

Berdasarkan data Kemenkeu RI per-18 Agustus 2021, anggaran belanja insentif Nakes se-NTB sebesar 206,43 miliar dengan realisasi 76,97 miliar atau setara 37,29 persen. Sementara anggaran belanja vaksinasi sebesar Rp78,11 miliar dengan realisasi Rp6,82 miliar atau 8,74 persen. Sementara Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal menekankan pentingannya penyaluran insentif Nakes ini eksekusinya tepat dan tidak melanggar hukum. “Kita desak agar penyerapan anggaran ini ditingkatkan, dipercepat lagi, dan sesuai aturan,” ujarnya.

Iqbal menerangkan pihaknya mengawasi penyaluran anggaran PEN yang digelontorkan pemerintah pusat ini. Kapolres dan Dandim masing-masing wilayah sudah diperintahkan untuk mendampingi proses penyalurannya. “Karena kami bukan bagian penyerapan anggaran sehingga peran kami mendampingi dan mengawasi. Semakin anggaran ini terserap, maka ekonomi kita bisa produktif. Pertumbuhan ekonomi juga bagus,” kata Kapolda.

Penyerapan anggaran ini beriringan dengan upaya bidang kesehatan pada penanganan Covid-19 yang menurutnya masih terkendali. “Meski angka kesembuhan menurun, tapi kasus aktif harian tidak lebih dari 300 per hari,” urainya. NTB, kata dia, memang sempat menjadi bahan evaluasi karena kenaikan kasus mingguan dilihat dari evaluasi penerapan PPKM darurat per 2-8 Agustus dan 9-18 Agustus. Yang mana tercatat penambahan 208 kasus mingguan.

“Ini sebagai catatan kita untuk lebih mengantisipasi karena masih ada kenaikan kasus walaupun angka aktifnya sedikit karena BOR kita terjaga,” jelasnya. Kapolda menekankan penerapan protokol kesehatan, penurunan rasio kepositifan, memaksimalkan tracing, perluasan posko PPKM, dan penerapan tempat isolasi terpusat di tiap desa dan kelurahan, serta penyerapan anggaran.

“Kapolres dan Dandim harus cek betul. Minggu depan harus sudah ada perbaikan. Kita yakinkan pelaksanaan eksekusinya cepat, tepat, dan sesuai regulasi,” tutup Iqbal. (why)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional