Serapan Anggaran Rendah Berdampak Negatif Terhadap Perekonomian NTB

Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Provinsi NTB dinilai belum mampu belajar dari tahun-tahun sebelumnya terkait persoalan serapan anggaran. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Ervyn Kaffah menyatakan, serapan anggaran yang belum efektif ini akan menimbulkan berbagai macam kerugian.

“Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, umumnya Pemda di NTB ini masih memiliki pekerjaan rumah, yakni masih belum efektifnya serapan anggaran daerah,” katanya saat dihubungi suarantb.com, Selasa, 14 Maret 2017.

Iklan

Menurutnya, rata-rata Pemda di NTB selalu lambat dalam memulai pelaksanaan kegiatan, di mana kegiatan selalu menumpuk di triwulan akhir. Ini yang menurutnya menyebabkan serapan anggaran bergerak lamban.

“Pada gilirannya anggaran diserap lamban, di mana hampir separuh anggaran belanja langsung APBD (sekitar 45 persen) baru bisa diserap pada triwulan akhir,” ujarnya.

Persoalan ini menurutnya akan berdampak negatif terhadap pergerakan perekonomian di NTB. Ini juga berkontribusi terhadap lambatnya pencapaian target pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, masalah ini juga menghambat pelayanan publik serta meningkatkan risiko akibat kurangnya kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan Pemda yang dikerjakan dalam waktu yang terbatas.

Situasi ini menurutnya menuntut adanya percepatan pelaksanaan kegiatan, dan percepatan serapan anggaran belanja. “Salah satu yang harus dipacu adalah percepatan pengadaan barang jasa yang tahun ini jumlahnya mencapai Rp 1,8 triliun lebih,” ungkapnya.

Permasalahan lain yang menjadi kendala adalah lambatnya penyiapan dokumen proyek oleh SKPD yang akan dikirimkan kepada ULP LPSE untuk dimulainya penawaran. Oleh karena itu, perlu adanya penekanan agar dokumen tersebut lebih dipercepat penyusunannya.

“Dokumen ini bisa disiapkan sejak akhir tahun lalu sehingga pada awal tahun bisa segera disampaikan ke ULP. Situasi terkini menunjukkan penerimaan dokumen oleh ULP seret. Sampai Februari baru 30 persen dokumen masuk,” katanya.

Sejauh ini , terdapat Rp 2,7 triliun  anggaran yang telah ditransfer oleh pemerintah pusat  untuk seluruh Pemda di NTB. Dengan postur belanja yang sedang berjalan, realisasinya diperkirakan masih berada di kisaran 5-7 persen, atau baru terealisasi sekitar Rp 150  miliar lebih.

Hingga Februari lalu, serapan anggaran baik fisik maupun keuangan Pemprov NTB baru menyentuh titik 4,9 persen. Kondisi inilah yang menurutnya menjadi pemicu kurangnya optimisme masyarakat karena pemerintah dinilai belum mampu menyembuhkan persoalan tahunan. Yakni belum mampu memaksimalkan serapan anggaran yang sudah ada.

“Hal ini patut disayangkan, karena menunjukkan kurang mampunya pemda dalam membaca realitas di tengah besarnya keprihatinan mengenai ketimpangan dan kampanye Pemda yang gencar untuk mengurangi kemiskinan,” pungkasnya. (hvy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here