Serap 5.857 Tenaga Kerja

H.Mohammad Rum (Suara NTB/dok)

Pemprov NTB melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat realisasi investasi mencapai Rp11,6 triliun sepanjang 2020. Dengan realisasi investasi sebesar itu mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.857 orang.

Kepala DPMPTSP NTB, Ir. H.Mohammad Rum, M.T., kemarin menyebutkan pada triwulan IV 2020, jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 324 orang. Terdiri dari tenaga kerja Indonesia  321 orang dan tenaga kerja asing 3 orang.

Iklan

Sedangkan, dari triwulan I sampai dengan Triwulan IV 2020, jumlah tenaga kerja yang terserap dari aktivitas penanaman modal di NTB sebanyak 5.857 orang. Terdiri dari tenaga kerja Indonesia  5.788 rang dan tenaga kerja asing  69 orang.

Rum menjelaskan realisasi investasi di NTB, sejak  Oktober sampai dengan Desember Tahun 2020 sebesar Rp 2.312.860.661.297,. Terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp1.418.950.360.770,- dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp893.910.300.527,-.

Sedangkan untuk realisasi investasi dari Bulan Januari – Desember 2020 sebesar Rp11.600.614.960.406. Terdiri dari PMDN sebesar Rp7.117.434.218.098,- dan PMA sebesar Rp4.483.180.742.308,-.

Ia menjelaskan, target nilai investasi yang harus dipenuhi dalam RPJMD tahun 2020 sebesar Rp11.573.523.993.663. Sedangkan Pemerintah Pusat menargetkan nilai investasi untuk NTB sebesar Rp6.065.000.000.000,-.

Mantan Kepala Bakesbangpoldagri NTB ini menyebutkan realisasi tertinggi pada periode Oktober – Desember 2020 Kabupaten Sumbawa Barat mencapai realisasi tertinggi sebesar Rp1,008 triliun.  Disusul  Lombok Barat sebesar Rp. 385,714 miliar  dan Dompu Rp331,662 miliar.

Sedangkan realisasi terendah pada periode Oktober – Desember 2020 di Kota Bima sebesar Rp42 juta, Kabupaten Lombok Utara Rp12,992 miliar,  dan Sumbawa sebesar Rp. 13,673 miliar.

Sedangkan untuk realisasi investasi tertinggi dari Bulan Januari – Desember 2020 berada di  Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp3,077 triliun. Disusul Lombok Timur sebesar Rp2,634 triliun dan Dompu sebesar Rp2,091 triliun.

Sementara, realisasi investasi terendah pada periode Januari – Desember 2020 berada di Kota Bima sebesar Rp17,454 miliar, Bima sebesar Rp105,097 miliar dan  Lombok Utara sebesar Rp218,075 miliar.

Rum mengatakan kontribusi sektor pertambangan dan sektor perhubungan mendominasi realisasi investasi di NTB tahun 2020. Catatan pada triwulan IV (Oktober – Desember) 2020, sektor pertambangan mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp1,303 triliun.

Kemudian posisi kedua adalah sektor perhubungan sebesar Rp478,606 miliar. Disusul sektor pariwisata sebesar Rp301,403 miliar. Realisasi investasi terendah pada Oktober – Desember 2020 di sektor lingkungan hidup, sektor peternakan dan sektor koperasi yang nilainya nol. Kemudian, sektor kesehatan sebesar Rp 310 juta, sektor pertanian dan perkebunan sebesar Rp1,333 miliar.

Sedangkan catatan sampai dengan Triwulan IV (Januari – Desember) 2020 Sektor Pertambangan mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp4,824 triliun. Posisi kedua adalah sektor ketenagalistrikan sebesar Rp2,560 triliun. Disusul sektor perhubungan sebesar Rp1,547 triliun.

Sementara, realisasi investasi terendah pada Januari – Desember 2020 di  sektor Koperasi Rp270 juta, sektor peternakan sebesar Rp565 juta. Kemudian sektor lingkungan hidup sebesar Rp2,860 miliar.

Tahun 2021 ini, Pemprov  menargetkan realisasi investasi sebesar Rp13 triliun. Untuk mengejar target tersebut, sejumlah rencana investasi yang belum jalan akan digenjot.

Seperti rencana investasi PT. Eco Solutions Lombok (ESL) di Sekaroh Lombok Timur. Rum mengatakan Pemprov NTB membentuk tim percepatan investasi PT. ESL.

Tim tersebut berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang akan mempercepat penyelesaian masalah lahan yang masih belum clear and clean.

Lahan investasi PT. ESL di Kawasan Hutan Sekaroh, Lombok Timur  masih ada yang belum clear and clean. Ditargetkan, persoalan lahan ini tuntas Mei mendatang, sehingga investor asal Swedia tersebut segara melakukan proses pembangunan sesuai rencana awal.

Untuk itu, Tim Percepatan yang dibentuk Pemprov NTB perlu duduk bersama dengan Pemkab Lotim. Apalagi, kata Rum, sekarang Pemkab Lotim sudah membentuk tim untuk percepatan investasi.

“Nanti tim itu berkolaborasi dengan tim yang di Lombok Timur. Karena kita dan Lombok Timur bersama-sama membantu mereka untuk lahan clear and clean,” katanya.

Tim juga berencana akan melakukan tinjauan lapangan. Kemudian melakukan workshop mengenai pengembangan kawasan Hutan Sekaroh atau kawasan Tanjung Ringgit dengan menghadirkan tiga unsur, yaitu Pemprov NTB, Pemkab Lotim dan PT. ESL.

Setelah persoalan lahan ini tuntas, akan dilakukan penandatangan MoU lagi, termasuk membuat rencana kerja. “Sehingga, bulan Mei sudah running, clear and clean. Sehingga bisa dilaksanakan pembangunan untuk pengembangan di sana,” terangnya.

Luas kawasan hutan Sekaroh yang diberikan pengelolaannya untuk kepentingan wisata alam seluas 330 hektar lebih, termasuk Pantai Pink. Dari izin yang diperoleh, PT. ESL hanya diperbolehkan membangun sekitar 10 persen dari luas kawasan. Sementara 90 persen lainnya dimaksudkan untuk perlindungan hutan. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional