Serahkan Surat Putus Kontrak ke PT. GTI, Pemprov Siapkan Tim Hukum Dibantu Satgas Percepatan Investasi Hadapi Gugatan

Penyerahan surat pemutusan kontrak kerja sama pemanfaatan aset seluas 65 hektare di Gili Trawangan oleh pejabat Pemprov NTB kepada perwakilan PT. GTI, Rabu, 15 September 2021. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB secara resmi menyerahkan surat pemutusan kontrak kerja sama pemanfaatan aset seluas 65 hektare di Gili Trawangan ke  PT. Gili Trawangan Indah (PT.GTI), Rabu, 15 September 2021. Surat pemutusan perjanjian kontrak kerja sama tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB No.180 – 501 Tahun 2021 yang diserahkan Pemprov NTB ke perwakilan PT. GTI.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum Setda NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M. Si., yang dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu, 15 September 2021 menjelaskan, Satgas Percepatan Investasi telah menyerahkan rekomendasi putus kontrak kerja sama dengan PT. GTI ke Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., pekan lalu. ‘’Itu sebagai dasar kita melakukan pemutusan kontrak. Karena para pihak itu, kita dengan PT. GTI,’’ jelasnya.

Iklan

Eva menjelaskan, surat pemutusan kontrak kerja sama yang dikirim ke PT. GTI, memperhatikan rekomendasi dari Satgas Percepatan Investasi. Sehingga, Gubernur mengeluarkan surat keputusan No.180 – 501 Tahun 2021.

‘’Hari ini (kemarin, red) suratnya  diserahkan ke perwakilan PT. GTI,’’ ujar Eva.

Mengantisipasi kemungkinan adanya gugatan dari PT.GTI, Eva mengatakan Biro Hukum sudah menyiapkan tim melibatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi NTB. Bahkan, kata Eva, Satgas Percapatan Investasi juga akan memback up Tim Hukum Pemprov NTB apabila PT. GTI melakukan gugatan.

‘’Kata Menteri Investasi saat penyerahan surat rekomendasi Satgas Percepatan Investasi. Kalau ada gugatan, Satgas Percepatan Investasi juga tak tinggal diam. Pemda akan diback up oleh Satgas Percepatan Investasi,’’ ungkap Eva.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia telah menyerahkan rekomendasi SK pemutusan kontrak kerja sama antara Pemprov NTB dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) terkait kerja sama pemanfaatan aset daerah seluas 65 hektare di Gili Trawangan Kecamatan Pemenang, Lombok Utara.

Bahlil menyerahkan SK Satgas Percepatan Investasi No.145 Tahun 2021 tentang Hasil Fasilitasi Penyelesaian Masalah Perjanjian Kontrak Produksi Antara Pemprov NTB dengan PT. GTI terkait penguasaan lahan di Gili Trawangan. Ada empat poin dalam SK Satgas Percepatan Investasi tersebut.

Pertama, Pemprov NTB mengakhiri perjanjian kontrak produksi antara Pemprov NTB dengan PT. GTI No.1 Tahun 1995 tanggal 12 April 1995 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian dalam poin kedua, berisi tiga hal. Satu, Pemprov NTB agar setelah pengakhiran perjanjian kontrak produksi, terhadap hak atas tanah diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dua, Pemprov NTB agar menetapkan rencana optimalisasi pemanfaatan lahan tersebut dalam rangka mendorong realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi regional di provinsi NTB. Dan terakhir, Pemprov NTB melaporkan tindaklanjut pelaksanaan keputusan ini kepada Satgas Percepatan Investasi secara periodik setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Selanjutnya, poin ketiga dalam SK Satgas Percepatan Investasi tersebut adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyelesaikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serta poin keempat adalah, keputusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 8 September 2021. Dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan tersebut akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional