Senpi Polhut Sumbawa Ditarik, Perambahan Hutan Makin Marak

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Anggota DPRD NTB dari Dapil Sumbawa dan KSB, Baijuri Bulkiyah, S.H, mengkritik tajam Dinas Kehutanan Provinsi NTB yang informasinya telah menarik senjata api (senpi) anggota Polhut Dinas Kehutanan Kabupaten Sumbawa. Hal ini justru makin memperlemah upaya pemberantasan perambahan hutan yang semakin marak.

“Baru saya terima informasi dari Dishut Kabupaten Sumbawa, senpi Polhut yang ada ditarik ke Provinsi. Senjata yang dulunya pernah kita pakai diambil. Padahal penggunaan senpi sudah melalui prosedur izin dari Polda. Setiap pemegang senpi di Polhut tentu dilengkapi izin. Sehinga saya sulit memahami jika Dishut Provinsi mengambil langkah seperti itu,” sebut Baijuri yang pernah menjabat Kepala Polhut Dishutbun Sumbawa sebelum terjun di dunia politik.

Iklan

Seharusnya, lanjut Baijuri, Polhut yang ada di Kabupaten diperkuat. Sebab Provinsi tidak memiliki hutan, Kabupatenlah yang memiliki kawasan hutan. Bila perlu Dishutbun sebagai pemilik kewenangan hutan saat ini menurunkan dan menambah personel Polhutnya ke Sumbawa yang saat ini memang marak terjadi perambahan hutan. Bukan malah kekuatan yang ada dilucuti. Tanpa senpi, pengawasan bisa menjadi lemah. Ada senpi saja, pengamanan hutan masih seperti ini. Untuk itu, pihaknya melalui Komisi II DPRD NTB akan mengundang Dishutbun terkait penarikan senpi ini. “Kita akan panggil Dishut ke DPRD,” tukasnya.

Baijuri juga menyarankan pemberantasan perambahan hutan (illegal logging) di Sumbawa harus dilakukan dengan memutus rantai dari lokasi penebangan ke penampungan kayu. Dengan secara intensif menurukan tim sebagai salah satu langkah yang dianggapnya cukup efektif. “Kalau hanya menunggu di jalan, percuma. Tim harus turun memutus rantainya. Sebab yang ditebang kan hutannya, hutan itu yang harus dijaga, karena prinspisinya kita ingin mempertahankan hutan kita,” pungkasnya. (arn)