Sengketa Lahan HPL 73, Kejati Selamatkan Aset KEK Mandalika Senilai Rp270 Miliar

Dedi Irawan. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati NTB memenangkan gugatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 73 KEK Mandalika di tingkat kasasi. Mahkamah Agung RI menyatakan lahan seluas 90.000 m2 atau 9 hektare ini sah dalam pengelolaan PT ITDC. Pada lot tanah ini, sedang dibangun Pullman Mandalika Hotel, Royal Tulip Resort and Spa, dan Paramount Resort and Residence.

Putusan kasasi ini menganulir klaim penggugat, Umar. “Kejati NTB telah menyelamatkan aset PT ITDC berupa tanah seluas 90.000 msenilai Rp270 miliar,” ungkap Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan ditemui Jumat, 4 Desember 2020.

Hal itu merupakan buah dari dikabulkannya permohonan kasasi yang tercantum dalam putusan nomor 1570.k/pdt/2020 tertanggal 21 Juli 2020. Putusan ini menyatakan seluruh dokumen, surat-surat, dan akta yang dibuat, ditandatangani, dan dipakai Umar untuk mensertifikatkan tanah obyek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Majelis hakim yang diketuai Dr Yakup Ginting juga menyatakan obyek sengketa adalah sah milik PT ITDC. Berdasarkan sertifikat HPL No73 tertanggal 25 Agustus 2010. Sebaliknya, buku tanah atas nama Umar dengan No889 surat ukur 13 Januari 2005 seluas 59.900 m2 tidak punya kekuatan hukum mengikat.

Umar sebelumnya menggugat lahan di area Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 73 KEK Mandalika. Umar menggugat PT ITDC, BPN Lombok Tengah, Kanwil BPN NTB, BPN RI, Hotel Pullman Lot H4, Hotel Royal Tulip Lot H5, dan Paramount Lombok Resort and Residence.

Gugatannya antara lain meminta pengadilan menyatakan obyek sengketa merupakan sah miliknya. Serta menyatakan para tergugat menguasai lahan dengan cara melawan hukum. Alasannya, Umar tidak pernah melakukan jual beli, menukar, menghibahkan atau menerima ganti rugi dari PT ITDC. PT ITDC melalui JPN Kejati NTB melakukan gugatan rekonvensi.

Di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Praya mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi dalam hal ini PT ITDC. Antara lain menyatakan dokumen dan akta tanah milik umar tidak punya kekuatan hukum.

Kemudian menyatakan sah obyek sengketa milik PT ITDC pada HPL 73 dengan luas 1.225.250 m2 atas nama PT Pengembangan Pariwisata Bali. Serta menyatakan buku tanah 889 seluas 59.900 m2 dan buku tanah 626 seluas 30.100 m2 atas nama Umar tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Umar lalu menyatakan banding. Pengadilan Tinggi NTB kemudian memutus perkara banding itu pada 1 Agustus 2019. Amar putusannya antara lain menerima banding Umar dan membatalkan putusan PN Praya.

Selanjutnya majelis hakim banding menyatakan PT ITDC menguasai lahan pada HPL 73 itu secara melawan hukum. Obyek tanah sengketa itu dikuasai PT ITDC tanpa melalui proses pengalihan hak sehingga merugikan Umar.

Kemudian menyatakan sertifikat HPL 73 milik PT ITDC tidak memiliki kekuatan hukum; serta menghukum para pihak yang mendapat hak untuk mengosongkan lahan dan membongkar seluruh bangunan di atasnya.

“Putusan kasasi ini menganulir putusan Pengadilan Tinggi NTB. Jadi tingkat kasasi Kejati NTB yang mewakili PT ITDC selaku pihak yang menang,” tandas Dedi. (why)