Sengketa Labuhan Haji, Gugatan Pemkab Lotim Tidak Diterima

Mataram (Suara NTB) – Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan tidak dapat diterima gugatan wanprestasi Pemkab Lotim terhadap kontraktor proyek pengerukan Labuhan Haji, PT Gunakarya Nusantara. Putusan hakim itu terkait gugatan perdata pengembalian uang muka proyek pengerukan Dermaga Labuhan Haji sebesar Rp 7,62 miliar.

Informasi dihimpun Suara NTB dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Bandung, majelis hakim yang diketuai Wasdi Permana memutuskan gugatan penggugat yakni Pemkab Lotim tidak dapat diterima.

Iklan

Sebelumnya dalam gugatannya, Pemkab Lotim meminta hakim menyatakan pemutusan kontrak adalah sah, menuntut PT Gunakarya Nusantara dan turut tergugat PT Acretia Sosha Inti Persada membayar garansi bank atas jaminan uang muka sebesar Rp 7,62 miliar.

Dalam gugatan itu Pemkab Lotim diwakili Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Lotim, Nugroho yang menggugat wanprestasi atau cidera janji kontraktor pemenang tender proyek Pengerukan Labuhan Haji tersebut.

Penasihat Hukum Nugroho, DA Malik menjelaskan, pihaknya akan segera menentukan langkah hukum lanjutan terkait hasil sidang tersebut.

“Memang gugatan kami tidak diterima hakim. Ini bukan ditolak ya. Tapi tidak diterima, nanti kami bicarakan dengan tim dulu untuk (langkah hukum) selanjutnya,” kata dia dihubungi Suara NTB kemarin.

Penasihat hukum terguguat, Merkuri Wahyudi mengapresiasi putusan hakim tersebut.

Dia menjelaskan, wanprestasi yang digugat Pemkab Lotim hanya sebagai alasan kecacatan pelaksanaan tender proyek sejak awal.

“Pihak PPK tidak mempersiapkan izin amdal sebelum tender dilaksanakan. Kami sebagai pemenang tender tidak memiliki kapasitas untuk memeriksa kelayakan tender,” jelasnya melalui pesan instan, Jumat, 23 Maret 2018 lalu.

Pihaknya masih menimbang mengenai upaya hukum lanjutan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut.

Soal Izin Amdal

Soal izin amdal itu juga sudah masuk bahan penyelidikan Polda NTB, tentang dugaan proyek yang tanpa dilengkapi izin lingkungan. Menanggapi hal itu, Merkuri mengatakan kliennya sudah memberikan penjelasan kepada penyidik.

“Bahwa izin yang dipakai masih izin yang lama. Belum diperbarui. Akhirnya ini yang menghambat kerja kita. Kami tidak bisa bekerja karena perizinan tidak ada,” kata dia.

Molornya pekerjaan proyek itu membuat PPK memutus kontrak dengan PT Gunakarya Nusantara. Kontraktor tersebut diberi waktu mengerjakan proyek mulai 27 Juli 2016, yang kemudian diperpanjang lagi pada 9 Agustus 2016.

Proyek pengerukan Dermaga Labuhan Haji tahun 2016 dimenangkan PT Gunakarya Nusantara dengan harga penawaran Rp 38,1 miliar.

Pada awal 2018 ini, Pemkab Lotim melelang paket proyek penyusunan dokumen lingkungan pengerukan Pelabuhan Labuhan Haji. Pagu anggarannya sebesar Rp 350 juta dari APBD Kabupaten Lotim tahun 2018. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional