Sengketa Informasi antara Somasi dan Kejati NTB Berakhir Mediasi

Mataram (suarantb.com) – Sengketa informasi antara Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB berakhir sampai tingkat mediasi. Termohon, dalam hal ini Kejati NTB bersedia memberikan informasi mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sejak 2010 sampai 2016.

Sidang penyelesaian sengketa informasi ini dipimpin Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi NTB, Drs. Muhammad Zaini dan anggota Majelis Komisioner, Ajeng Roslinda, S. Pt dan Najamuddin Amy, S.Sos, MM. Sidang diskors untuk dilakukan mediasi anta pemohon dan termohon dengan mediator, Lalu Ahmad Busyari.

Iklan

Panitera Sidang Sengketa Informasi antara Somasi dan Kejati NTB, Tarmidzi, S. Kom menjelaskan, dalam mediasi tersebut pihak termohon bersedia memberikan informasi yang diminta pemohon. Pihak termohon bersedia informasi yang diminta pemohon yaitu jumlah SP3 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi NTB dari tahun 2010 sampai tahun 2016 yang berisi jumlah, tanggal, keterangan tindak pidana sesuai tabel yang ditunjukkan termohon.

“Pihak termohon bersedia memberikan informasi yang dimaksud pada angka satu paling lambat hari Rabu, 12 April 2017 dalam bentuk softfile dan hardfile di kantor Kejaksaan Tinggi NTB,” kata Tarmidzi, Selasa, 4 April 2017.

Sementara itu, Ketua Majelis Komisioner KI NTB, Drs. Muhammad Zaini dalam sidang tersebut menjelaskan kronolis permohonan penyelesaian sengketa antara Somasi sebagai pemohon dan Kejati NTB sebagai termohon. Dimana, pemohon meminta informasi berupa dokumen kepada termohon melalui surat tertanggal 9 Januari 2017.

Adapun informasi yang diminta pemohon yaitu dokumen dalam bentuk salinan atau copy surat perintah penghentian penyidikan dan atau jumlah surat perintah penghentian penyidikan mulai tahun 2010 sampai 2016. Karena permohonan informasi tidak ditanggapi, pemohon melakukan keberatan berdasarkan surat tertanggal 30 Januari 2017 kepada termohon.

Karena keberatan pemohon tak ditanggapi, pemohon kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi NTB melalui surat tertanggal 15 Maret 2017, dan diterima tanggal 16 Maret 2017 ke paniteraan Komisi Informasi NTB tanggal 20 Maret 2017 dengan register sengketa No. 001/KINTB/PSI_REG/III/2017. “Pada Kamis, 30 Maret 2017 telah dilaksanakan sidang pertama tidak dihadiri pemohon dan termohon,” terangnya. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here