Sengketa Aset SDN 2 Bengkel Harus Cepat Ditangani

Hairuddin dan Hj. Nurul Adha (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta Pemkab Lobar bergerak cepat menangani permasalahan lahan SDN 2 Bengkel, menyusul kekalahan Pemkab Lobar dalam Pengadilan Negeri atas sengketa lahan SD itu dengan ahli waris. Terlebih lagi Pemkab Lobar sudah berencana melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

“Pemda harus gerak cepat menangani masalah aset SD 2 Bengkel. Jangan lamban, Jangan sampai terjadi kayak kasus SMPN 2 Gunungsari,”  tegas Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha, Kamis, 27 Februari 2020.

Iklan

Ia meminta Pemkab Lobar untuk mengumpulkan alat bukti baru yang kuat. Terutama OPD terkait seperti, BPKAD, Dinas Dikbud serta Bagian Hukum Setda Lobar, jika ada kemungkinan Pemkab Lobar kembali menyelamatkan aset itu. “Kalau memang ada bukti baru yang kuat, mereka harus berjuang,” ungkap politisi PKS ini.

Menurutnya permasalahan ini harus bisa segera disikapi. Pihaknya mengkhawatirkan psikologis dari para murid di sekolah itu. Sebab belajar dari kasus SMPN 2 Gunungsari, kondisi pelajar begitu terpengaruh atas permasalahan itu, terutama para orang tua.

“Harapan saya, harus langkah cepat lah. Kepala Aset, Plt. Kadisbud, kemudian Kabag Hukum supaya bersama-sama menjadi tim untuk bergerak cepat menyelamatkan aset ini,” ucapnya.

Namun jika nantinya dalam langkah PK tersebut Pemkab kalah. Pihaknya juga berharap agar Pemkab memikirkan nasib para pelajar serta mau mengikuti apa yang menjadi tuntutan pihak ahli waris.“Tapi kalau memang pemda tidak memiliki bukti, mau ndak mau. Jadikan kasus di Gunungsari itu menjadi pelajaran,”  sarannya.

Permasalahan seperti ini sebenarnya pernah terjadi di Kediri. Di mana pada dahulu pemilik tanah pernah menghibahkan atau memberikan lahannya untuk dibangunkan sekolah. Namun karena tidak dilakukannya pensertifikatan atau serah terima saat itu, membuat ahli waris yang merasa tidak tahu adanya hal itu menggugat kambali.

Meski demikian melihat berbagai kasus aset itu, pengamanan aset masih dinilai kurang, sehingga pihaknya meminta ke depan seluruh aset pendidikan seperti sekolah harus disertifikatkan.“Semua tanah-tanah sekolah kita milik pemerintah dan negara harus disertifikatkan,” pungkasnya.

Sementara itu pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas), Hairuddin mengatakan terkait masalah lahan SDN 2 Bengkel pihak dinas tidak diam. Pihaknya menyiapkan langkah-langkah antisipasi, seperti penanganan SMPN 2 Gunungsari. “Kalau SD 2 Bengkel ini intinya kami Juga menyiapkan langkah, jangan sampai terjadi seperti SMP 2 Gunungsari,” jelas dia.

Pihaknya belum mengetahui secara hukum seperti apa keputusannya. Namum yang jelas, pihaknya akan bergerak dengan memanfaatkan seluruh jajaran Dinas Dikbud agar anak-anak tidak menjadi korban. Pihaknya juga ingin mencegah sengketa ini berdampak terhadap anak-anak dalam mempersiapkan ujian. Karena itu pihaknya tidak ingin berandai-andai dalam merespon masalah ini. Langkah pendekatan pun sudah dilakukan ke sekolah, meski tidak ansih membahas sengketa aset tersebut. (her)