Sengkarut Lahan Gili Sudak, Oknum ASN dan Calo Tanah Tersangka Pemalsuan Surat Tanah

Lokasi tanah di Gili Sudak, Sekotong Lombok Barat milik Debora yang SPPT-nya dipalsukan pengklaim lahan inisial MM. Pengklaim lahan tersebut bersama oknum ASN berinisial LS sudah ditetapkan sebagai tersangka. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Dugaan pemalsuan surat jual beli bidang tanah di area 6,37 hektare lahan di Gili Sudak, Sekotong, Lombok Barat menyeret oknum ASN berinisial LS. Pria yang pernah berdinas di Dispenda Lombok Barat ini berkongsi dengan calo tanah berinisial MM. Tanah milik orang lain diklaim kembali sebagai milik sendiri. Juga menggunakan  SPPT ganda.

“Dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” terang Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Hari Brata dikonfirmasi Sabtu, 5 Juni 2021 akhir pekan lalu. Mereka dijerat dengan pasal 263 KUHP ayat 1 dan ayat 2 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 dan ke-2 KUHP. Ancaman pidananya enam tahun penjara.
Kasus itu ditangani sejak akhir 2019 lalu. Meskipun, di tengah perjalanan penyidikan para pihak terkait juga bersengketa perdata di pengadilan. Tapi hal itu tidak memengaruhi penyidikan. Meski sudah jadi tersangka, LS dan MM belum ditahan.

Iklan

“Setelah ini tersangka akan dipanggil untuk diperiksa. Untuk penahanan atau tidaknya nanti itu kewenangan penyidik. Kita panggil dulu untuk kita periksa,” imbuhnya. Sementara ketua tim pengacara korban Debora Sutanto, Hendra Prawira Sanjaya mengatakan, pihaknya terus mengawal kasus tersebut sejak dilaporkan. Sampai akhirnya kasus naik penyidikan dan sudah ada penetapan tersangka. “Kami berharap dari penanganan kasus ini nantinya tidak ada lagi mafia tanah,” ujarnya didampingi anggota tim, Ery Kertanegara.

Pemalsuan surat tersebut terkait tanah seluas 0,98 hektare lahan yang pernah dibeli korban. Runutannya, orang tua tersangka MM, H Mahsun sebelumnya dimintai tolong pemilik lahan Daeng Kasim untuk menjualkan tanah seluas 6,37 hektare. Untuk mempermudah jual beli, H Mahsun membuat pernyataan jual beli fiktif dengan ahli waris pemilik lahan, Samsudin. Tujuannya kala itu demi meyakinkan Samsudin bahwa agar proses jual beli lebih mudah, dan proses hanya melalui satu jalur saja, yakni H Mahsun.

“H Mahsun posisinya bertindak sebagai calo karena membuat pernyataan fiktif. Bukan sebagai pembeli karena tidak pernah memberikan uang kepada Samsudin dan dua saudarinya. Sebenarnya dia hanya dimintai bantuan untuk menjualkan,” terang Hendra.
Tanah itu tidak pernah laku terjual meskipun H Mahsun berjanji membantu menjualkan. Sampai kemudian, Samsudin menjual sendiri tanah warisannya itu seluas 50 hektare kepada lima orang. salah satunya, seluas 1 hektare kepada H Lalu Taufikrahman. “Tanah ini yang sekarang milik Debora,” sebut Hendra.

Tanah itu dimiliki Debora dengan SHM No1306 seluas 9.848 meter persegi atau setara 0,98 hektare. Riwayatnya, Taufik menjual tanah itu kepada Bitsu pada tahun 2001. Kemnudian Bitsu menjual lagi Emytha Dwina tahun 2012.
Debora membeli tanah itu pada tahun 2015 dengan akta jual beli No316/2015. “Sampai sekarang tetap dikuasai klien kami. Selama peralihan hak atas tanah itu dari tahun 1980 tidak pernah ada gangguan dari siapapun,” jelas Hendra.

Tahun 2018, Debora mengajukan SPPT PBB sesuai dengan nama dirinya sebagai pemegang hak atas sertifikat tanah. Namun, tersangka MM mengajukan pembetulan SPPT ke Bappenda Lombok Barat menjadi atas namanya sendiri. Pembetulan itu dibantu tersangka LS.
“PBB dari SPPT itu tercetak dan terbayarkan dobel yang semestinya tidak dibolehkan. SPPT itu juga yang dipakai MM sebagai penggugat di perkara perdata sebagai barang bukti, padahal itu palsu,” tandas Hendra. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional