Sengeta Lahan SMPN 2 Gunungsari, PN Mataram Belum Keluarkan Surat Eksekusi

Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram, H. Didiek Jatmiko (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sengketa lahan SMPN 2 Gunungsari di Desa Mambalan, Gunungsari, Lombok Barat lambat selesai. Pengadilan Negeri Mataram belum juga menerbitkan surat eksekusi. Padahal putusan Mahkamah Agung RI sudah berkekuatan hukum tetap.

“Belum ada surat eksekusi dari Pak Ketua (Pengadilan Negeri Mataram),” ujar Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram, H. Didiek Jatmiko dihubungi Kamis, 20 Desember 2018.

Iklan

Dia mengatakan, pemohon sudah memenuhi persyaratan administrasi untuk keperluan eksekusi. Namun, antara pemohon dan termohon –dalam hal ini Pemkab Lombok Barat sedang bernegosiasi mengenai pengalihan kepemilikan lahan.

“Masih ada pembicaraan tentang ganti rugi. Alasannya menunda ya ini kan bangunan sekolah, kalau dieksekusi terus muridnya mau dititipkan ke mana,” paparnya.

Mengenai isi negosiasi, sambung Didiek, itu diserahkan kepada para pihak. Intinya, putusan Mahkamah Agung RI sudah inkrah alias berkekuatan hukum tetap.

Mahkamah Agung RI kembali ke pemiliknya, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra yang merupakan ahli waris tanah milik Gusti Made Mudjakot.

Hakim agung memutuskan mengabulkan permohonan penggugat atas kepemilikan sah lahan seluas 1 hektare di Desa Mambalan, Gunungsari, Lombok Barat, yang di atasnya berdiri bangunan SMPN 2 Gunungsari.

Putusan MA menguatkan putusan banding di Pengadilan Tinggi (NTB) yang juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram.

Bangunan SMPN 2 Gunungsari sudah berdiri sejak tahun 1986. Pada Juli lalu, MA RI juga sudah melayangkan teguran agar segera dilaksanakan eksekusi putusan yang dijatuhkan pada 11 September 2017 lalu. (why)