Taliwang (Suara NTB) – Pemeirntah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menerapkan konsep Bariri pada seluruh bantuannya yang disalurkan ke masyarakat.
Selama ini konsep Bariri hanya disematkan pada program bantuan dan pemberdayaan yang sumber anggarannya dari APBD. Namun kini konsep itu terus diperluas hingga ke bantuan yang sumbernya dari pusat. “Kalau program pusat itu lewat dinas kita tetap akan terapkan konsep Bariri,” kata kepala Bappeda Litbang KSB, Hairul Jibril, Senin, 29 Maret 2021.
Konsep Bariri yang diadopsi itu lebih kepada persyaratan calon penerima. Menurut Hairul, selama ini para program Bariri yang dibiayai lajgsung APBD. Pemda KSB mensyaratkan penerima bantuan menabung. Pada tahap awal penerima membuka rekening bank dan mengisi tabungan minimal 10 persen dari nilai bantuan.
Berikutnya, selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Masyarakat penerima bantuan diarahkan tetap mengisi tabungannya hingga nilainya mencapai 150 persen dari nilai bantuan. Dan setelah cukup, maka isi tabungan tersebut akan tetap dikembalikan ke penerima bantuan. “Jadi semangat menabung ini yang kita harapkan timbul di masyarakat dari program Bariri selama ini,” urai Hairul.
Dalam kesempatan itu Hairul sedikit menjelaskan mengenai sejumlah program bantuan Bariri yang selama ini telah disalurkan Pemda KSB. Menurut dia, tidak semua program tersebut syaratnya menyasar masyarakat miskin. Beberapa program juga didesain untuk peningkatan dan pengembangan ekonomi masyarakat. “Contoh Bariri UMKM. Yang dibantu adalah pedagang yang sudah punya usaha maupun baru. Bantuannya berbentuk modal usaha tambahan dengan harapan usaha dagangannya meningkat,” ujarnya.
Selanjutnya ia menyampaikan, program Bariri sejak awal dihajatkan selain untuk membantu meningkatkan perrkonomian masyarakat juga sebagai upaya pemerintah menurunkan angka kemiskinan. Hairul mengungkapkan, dalam hal menurunkan angka kemiskinan, bentuk bantuan program Bariri diracik tidak sekedar fokus pada masyarakat miskin semata, namun juga menyenyuh masyarakat nyaris miskin.
“Kita harus selaraskan. Jangan kita fokus kriteria miskin saja, tapi yang berada dekat dengan garis kemiskinan tidak digarap. Jadi nanti hasilnya hanya mengganti orang miskin, tapi upaya kita menekan angkanya tidak terjadi,” imbuh mantan kepala Dinas Pertanian KSB ini. (bug)
