Semua Angkot di Mataram Tidak Berizin

0
Analis Kebijakan pada Dinas Perhubungan Kota Mataram, Agus Sunandar menjelaskan kondisi angkot di Mataram tidak layak jalan.(Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) – Fakta terbaru nasib angkot di Mataram, sungguh memprihatinkan. Bagaimana tidak, ternyata semua angkot yang beroperasi di Mataram, tidak mengantongi izin. Hal ini terungkap dalam rapat Pansus Perizinan Tertentu DPRD Kota Mataram dengan Dinas Perhubungan Kota Mataram di DPRD Kota Mataram, pekan kemarin.

Analis Kebijakan pada Dinas Perhubungan Kota Mataram, Agus Sunandar dalam rapat tersebut menyebutkan jumlah angkot berdasarkan data Dishub Kota Mataram, sebanyak 388 unit. ‘’Cuma, pada saat semua diminta untuk melakukan uji kir, itu yang datang hanya sekitar 55 unit dan semuanya tidak lulus uji kir,’’ ungkapnya.

IKLAN

Menyusutnya jumlah angkot di Mataram, lanjut Agus, tidak terlepas dari load factor atau jumlah penumpang. Load factor angkot di Mataram antara 14 – 15 persen. Sehingga, pendapatan pengusaha angkot tidak dapat menutupi biaya operasional angkot. Dia menggambarkan kondisi angkot di Mataram, rata-rata tidak layak jalan.

‘’Sementara mereka menghidupi angkutannya dalam operasional sekarang ini, biasanya mereka menggunakan sistem sewa. Yang menyewa itu para pedagang pasar,’’ ucapnya. Ke depan, Dishub telah mengajukan proposal ke Kementerian Perhubungan untuk penyediaan layanan. Mulai dari bus. Karena Kementerian Perhubungan menyiapkan dana bantuan ke daerah-daerah untuk layanan bus beserta operasionalnya.

‘’Tapi itu harus didasari oleh DED dan kajian-kajiannya,’’ demikian Agus. Sementara itu, strategi untuk angkot, kata dia, bisa melalui peremajaan. ‘’Nanti dia akan masuk dalam kategori trayek cabang. Mungkin di situ pemerintah pusat masuk dalam subsidi untuk maitenancenya, sedangkan pemerintah daerah masuk dalam layanannya. Karena kan dalam proses peremajaan, teman-teman pengusaha angkot ini kan jelas membutuhkan biaya,’’ terangnya.

Ketua Pansus Perizinan Tertentu, Irawan Aprianto, ST., menyayangkan hal tersebut. ‘’Sekarang kita menemukan fakta Kota Mataram tanpa angkutan umum yang legal,’’ ujarnya. Pada bagian lain, Agus menjelaskan pada Perda Perizinan Tertentu, terkait trayek tidak banyak perubahan. ‘’Yang ada perubahan itu pada pelaksanaan teknisnya,’’ kata dia.

Karena Peraturan Menteri Perhubungan No.15/2019 terjadi perubahan drastis pada layanan angkutan. Dari yang sebelumnya pada trayek utama bisa menggunakan mikro bus, kini paling rendah harus menggunakan bus sedang. ‘’Trayek utama itu seperti Kebon Roek – Terminal Mandalika. Dia di aturan itu bus besar atau bus sedang untuk area perkotaan. Kalo angkot itu termasuk dalam kategori bus kecil, ndak bisa masuk ke sana. Dia hanya bisa di trayek cabang,’’ katanya.

Sehingga, dalam praktik di lapangan, begitu para pengusaha angkot mengajukan perpanjangan izin trayek, tidak bisa diakomodir. Sedangkan pada sisi administrasi, angkot ini terkendala usia kendaraan. (fit)