Sempat Diwarnai Penolakan, Fraksi Dewan Setujui Pembahasan Lima Raperda Usulan Eksekutif

Mataram (suarantb.com) – DPRD NTB menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap lima buah Rancangan Peratuaran Daerah (Raperda) Provinsi NTB usulan eksekutif. Pada kesempatan penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap lima Raperda tersebut, ada dua fraksi masing-masing fraksi PDIP dan fraksi PKB yang tidak menyetujui Raperda yang menjadi usul eksekutif  dilanjutkan ke pembahasan berikutnya dalam rapat paripurna, Jumat, 7 Oktober 2016.

Lima buah Raperda Prakarsa Gubernur tersebut di antaranya, Raperda Revisi RPJMD, Raperda Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah, Raperda pembangunan Infrastruktur jalan dengan pola pembiayaan tahun jamak, dan Raperda Perubahan Status Badan Hukum PD BPR menjadi PT BPR. Serta Raperda pembebasan pajak dan retrebusi di kawasan KEK Mandalika.

Iklan

Fraksi PDIP, melalui juru bicaranya, Ir. Made Slamet menegaskan, dari lima Raperda yang diusulkan, pihaknya hanya menyetujui empat Raperda dan menolak untuk menyetujui Raperda Perubahan Status Badan Hukum PD. BPR menjadi PT. BPR dengan alasan perubahan tersebut tidak berdasarkan aturan yang telah ditetapkan undang-undang.

”Fraksi kami berkisimpulan Raperda ini tidak berdasarkan pada peraturan undang-undang, sehingga harus kami tolak,” katanya.

Hal tersebut menurut Made tidak bisa dilihat sebagai sebuah hal yang sepele.Ada aturan main yang harus dilalui ketika akan mengubah status badan usaha milik daerah tersebut dari Perusahaan Daerah (PD)  ke Perseroan Terbatas (PT).

Senada dengan fraksi PDIP, fraksi PKB melalui juru bicaranya, Lalu Pelita Putra, SH juga menyatakan menolak satu buah Raperda yang menjadi usul eksekutif tersebut. Bedanya, kalau fraksi PDIP menolak perubahan status PD. BPR menjadi PT. BPR, fraksi PKB menolak usulan Raperda pembangunan infrastruktur jalan dengan pembiayaan tahun jamak.

Fraksi PKB melihat, pembangunan jalan dengan pola tahun jamak akan berpotensi mengorbankan program-program strategis lain yang juga membutuhkan perhatian lebih pemerintah. Hal tersebut, terang Pelita, dikarenakan besarnya jumlah anggaran yang akan digelontorkan oleh pemerintah daerah untuk Raperda dimaksud.

“Penanganan jalan ini tidak boleh sampai mengorbankan yang lain dengan anggaran yang fantastis. Untuk itu kami berharap eksekutif melakukan pengkajian yang mendalam, untuk itu PKB belum dapat menerima Raperda Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Pembiayaan Tahun Jamak,” tegasnya.

Pelita menyatakan, harus ada pengkajian yang lebih jauh untuk membuat keputusan tersebut. Karena besarnya anggaran yang dibutuhkan, Raperda tersebut akan mengurangi anggaran beberapa program yang tak kalah penting untuk kemaslahatan masyarakat.

Selanjutnya terkait keputusan dua fraksi tersebut, selepas penyampaian pandangan fraksi Bintang Restorasi yang disampaikan oleh juru bicaranya, Hj. Suryahartin yang sekaligus sebagai penyampaian terakhir pandangan dewan terhadap usulan Raperda oleh eksekutif, H. Abdul Hadi selaku pimpinan sidang memutuskan untuk menskor sidang selama beberapa saat guna membuat perundingan dengan dua fraksi yang menolak tersebut.

Tak berselang lama setelah perundingan tersebut, akhirnya kedua fraksi sepakat bersama-sama dengan pimpinan dan eksekutif untuk menyetujui dilanjutkannya lima usulan Raperda tersebut untuk pembahasan selanjutnya.

Terpisah, Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi NTB, Ir.H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D ketika dikonfirmasi suarantb.com terkait penolakan usulan Raperda oleh dua fraksi tersebut menyatakan, penolakan itu  terjadi karena kurangnya penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari usulan Raperda.

“Sudah selesai, karena kurang penjelasan aja,” ujarnya.

Ia menyebut, setelah melakukan komunikasi dan memberikan penjelasan lebih jauh mengenai muatan-muatan yang terkandung dalam Raperda yang diusulkan, kedua fraksi tersebut pun menyetujui usulan Raperda untuk dilanjutkan ke pembahasan berikutnya.

“Ya sudah selesai, sudah disetujui, tinggal kita tetapkan aja,” katanya.

Ia juga menyampaikan, setelah lima Raperda tersebut disetujui DPRD NTB untuk pembahasan lebih lanjut, sesuai dengan jadwal yang ada, penetapan lima Raperda tersebut akan ditetapkan pada akhir Oktober ini. Hal tersebut dilakukan pemerintah agar lebih fokus untuk agenda pembahasan KUA PPAS RAPBD tahun 2017 mendatang.“Karena akan segera maju ke KUA PPAS 2017,” tandasnya. (ast)