Seleksi PPPK Ditanggung Pusat, Biaya Rekrutmen CPNS 2021 Dibebankan ke Pemda

Syamsul Buhari (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan CPNS 2021 direncanakan dibuka April mendatang. Namun, Pemprov masih belum menganggarkan biaya untuk rekrutmen CPNS 2021.

Dalam rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2021, Pemerintah Pusat hanya menanggung biaya untuk seleksi PPPK. Sedangkan, seleksi CPNS ditanggung oleh masing-masing Pemda, baik provinsi dan kabupaten/kota.

Iklan

“Kita di BKD, belum ada biaya rekrutmen untuk pelaksanaan SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) CPNS. Makanya kalau nanti ada pelaksanaan penerimaan CPNS itu, mau tidak mau ada anggaran khusus yang kita ajukan,” kata Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKD NTB, Drs. Syamsul Buhari, P.Si., M.Kes., dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 4 Maret 2021.

Dalam rekrutmen CPNS 2019, kata Syamsul, biaya yang dikeluarkan sekitar Rp800 juta lebih. Selain untuk pelaksanaan tes SKD, anggaran tersebut digunakan untuk honor tim, karena rekrutmen CPNS juga melibatkan pihak dari instansi luar BKD.

Ia mengatakan, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan meningkat. Pasalnya, formasi CPNS yang dibutuhkan lebih dari 400 formasi. Sehingga diperkirakan jumlah pelamar bisa mencapai 15 ribu orang.

“Maka akan membengkak biayanya. Untuk verifikasi segala macam,” terangnya.

Sementara untuk rekrutmen PPPK, Syamsul mengatakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) yang akan menanggung biayanya. “Tapi kalau CPNS, karena daerah yang butuh, maka daerah yang mengeluarkan anggaran,” terangnya.

Karena rekrutmen CPNS 2021 belum dianggarkan, maka BKD akan meminta dana khusus. Yakni, dana taktis untuk kebutuhan mendesak. “Karena seleksi CPNS ini penting banget,” katanya.

Pemprov mengajukan usulan sebanyak 5.489 formasi untuk CPNS dan PPPK 2021. Dengan rincian, sebanyak 471 formasi CPNS, yang diusulkan terdiri dari 287 formasi tenaga kesehatan, 184 formasi tenaga teknis dan 10 formasi guru agama. Kemudian 5.018 formasi PPPK yang terdiri dari 2.330 guru SMA, 2.460 guru SMK dan 228 guru Sekolah Luar Biasa (SLB).

Mengenai jumlah formasi yang akan diperoleh, Syamsul mengatakan Pemda masih menunggu. Biasanya, kuota CPNS untuk masing-masing daerah akan keluar akhir Maret.

“Apakah nanti yang kita dapatkan sesuai jumlah usulan atau ada pengurangan. Tapi yang jelas, akan ada pembahasan jumlah formasi yang disetujui,” tandasnya. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional