Selamatkan Ekonomi Disaat Pandemi, “Paksa” Proyek Pemerintah Dikerjakan Kontraktor Lokal

H. Hasmudin. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Provinsi NTB meminta kepada pemerintah agar memberikan kebijakan proyek-proyek fisik yang dilaksanakan di NTB agar dikerjakan oleh kontraktor dan konsultan lokal. Inkindo NTB bahkan menyebutkan sebagai upaya “paksa”, supaya SDM lokal yang melaksanakannya.

Karena sektor konstruksi telah terbukti menyelamatkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19, selain sektor pertanian yang utama dan jasa-jasa lainnya. Penegasan ini disampaikan Ketua Inkindo NTB, Ir. H. Hasmudin dalam diskusi kecil dengan media di Mataram, Rabu, 20 Januari 2021. “Sekarang salah satu sektor dunia usaha penggerak ekonomi adalah jasa konstruksi. Pariwisata terlihat kontribusinya minus dalam di tengah corona. Karena itu, sektor konstruksi ini kita minta dimaksimalkan dengan memaksimal peran orang lokal mengerjakannya,” kata Hasmudin.

Iklan

Mengedepankan kontraktor lokal dalam proyek-proyek pemerintah ini bahkan sudah diatur oleh daerah dengan terbitnya Pergub No 20 Tahun 2019 yang dikelurkan di Bulan Juli 2019, sebagai turunan dari UU Jasa Konstruksi No. 2 2017 pasal 24. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bahkan sebagai satu-satunya gubernur di Indonesia yang melahirkan produk hukum yang memperioritaskan peran lokal ini.

Pergub ini bahkan tidak bertentangan dengan kebijakan di atasnya. Sehingga, kabupaten/kota seharusnya membuat kebijakan turunan yang sama untuk memberikan kesempatan orang lokal melaksanakan proyek-proyek fisik yang ada di daerahnya sendiri. “Karena akan lebih menguntungkan. Ekonomi lokal bisa bergerak. Itulah kenapa kemudian kita menekankan lokal yang bekerja. Proyek-proyek daerah di provinsi sudah mengacu kepada Pergub ini. Begitu juga yang sumber anggarannya dari pusat, sebagian sudah melibatkan kontraktor/konsultan lokal. Proyek APBD tingkat II (kabupaten/kota) yang belum,” ujarnya.

Hasmudin tak ingin berdebat mengenai kemampuan bekerja kontraktor/konsultan lokal. Menurutnya, yang kurang hanya tinggal memberikan kesempatan kepada orang lokal bekerja. Apapun jenis pekerjaan fisik, masih mampu dikerjakan. Walaupun nantinya bisa saja bekerjasama dengan pihak lain untuk melengkapi jika terdapat kekurangannya. “Kalau sudah menggunakan kontraktor/konsultan lokal, otomatis tenaga kerja lokal sudah terserap.

Kebutuhan lainnya juga akan mengutamakan lokal. Inilah yang bisa membuat ekonomi bergerak, menyelamatkan di tengah pandemi corona,” imbuhnya. Pada bagian lain, Hasmudin juga menyinggung pasca dibubarkannya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) di provinsi. Tugas dan fungsi LPJK terpusat di LPJKN. Hal ini juga menurutnya menyulitkan bagi badan usaha memperpanjang SBU (Sertifikat Badan Usaha). Perusahaan-perusahaan kontraktor/konsultan yang masa berlaku SBUnya hingga akhir Januari 2021 ini kebingungan melakukan perpanjangan.

Apalagi saat ini tengah persiapan untuk lelang proyek. Dalam pertemuan secara daring dengan LPJKN, diharapkan badan usaha tak cemas. Dimasa transisi ini, tengah berproses akan turunnya edaran Kementerian PUPR sebagai alas hukum, SBU-SBU yang belum diperpanjang dapat dibijaksanai boleh dilampirkan untuk mengikuti tender. “Karena itu, kita juga minta kepada pemerintah daerah. Mohon tender tunda sementara, barang 10 hari untuk tender. Sampai keluarnya alas hukum dari Kementerian PUPR sehingga  perusahaan-perusahaan lokal bisa ikut serta mengajukan penawaran,” demikian Hasmudin. (bul)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional