Selama Pandemi, Ibu Hamil di Lobar Melonjak

Ilustrasi Kehamilan (Sumber : Grid Health)

Giri Menang (Suara NTB) – Jumlah Ibu hamil dan melahirkan di Lombok Barat (Lobar) pada masa pandemi covid 19 meningkat hingga 12 ribu lebih. Hal ini menjadi soal, karena anggaran untuk jaminan persalinan (Jampersal) khusus bagi ibu tak mampu hampir tiap tahun habis di pertengahan tahun.

Wakil ketua DPRD Lobar, Hj Nurul Adha mengatakan pihaknya selalu menekankan tiap kali pembahasan anggaran agar memastikan anggaran pelayanan dasar seperti bidang kesehatan, di antaranya untuk jaminan persalinan bagi warga miskin, penanganan DBD, pelanan pendidikan harus cukup tersedia. Termasuk dalam pembahasan KUA PPAS, pada rapat Komisi bersama leading sector sudah diminta agar anggaran dimasukkan pada APBD 2021.

Iklan

Menurut dia, anggaran pelayanan dasar ini perlu dipastikan supaya tidak lagi terjadi keluhan dari masyarakat bahwa dana jampersal dan fogging habis. Jangan sampai persoalan serupa terulang tiap tahun. Apalagi mengacu data Dikes, terjadi peningkatan ibu hamil dan melahirkan di Lobar melonjak akibat terjadi peningkatan. “Peningkatan ibu hamil karena lockdown (pandemic, red), terjadi peningkatan,” tegas politisi PKS ini Rabu (18/11/2020).

Ditegaskan, apapun penyebab terjadinya peningkatan ibu hamil dan melahirkan ini, harus dilihat serta diprediksi peningkatannya berapa persen. Berapa anggaran yang dibutuhkan. “Hal ini harus dipastikan harus masuk dalam pembahasan KUA-PPAS dan dipastikan pada pembahasan rinci APBD 2021,” kata dia. Hal inipun dikawal dan diadvokasi dengan mengadakan rapat bersama leading sector untuk memastikan usulan anggaran ini masuk.

Kepala Dinas Kesehatan Lobar, ade Ambaryati menyebut memang ada peningkatan ibu hamil dan melahirkan selama pandemi ini. “Ada 12 ribu hamil di Lobar, termasuk selama pandemi ini, meningkat,” kata Ambar. Lebih lanjut, terkait anggaran bantuan Jampersal tetap masih ada di pusat masuk di APBD. Pihaknya sudah menghimpun untuk memastikan berapa jatah diperoleh dari pusat.  “Jampersal tahun 2021 kita dapat dana untuk 700 ibu hamil di tahun 2021,” jelas dia. Untuk data dari BPJS yang ditangani dari APBD Lobar sudah diserahkan ke Dinsos untuk diusulkan masuk DTKS dan nanti bisa masuk JKN PBI APBN. Total warga yang BPJSnya ditanggung APBD diusulkan masuk DTKS mencapai 15 ribu jiwa lebih.

Terkait antisipasi dana jampersal tak habis di pertengahan tahun? Menurutnya penanganan ibu melahirkan yang miskin harus melalui BPJS. Sehingga prosesnya tergantung dari usulan dari bawah. Harus melalui desa, Dinas PMD dan dinas sosial. Pihaknya hanya bergantung dari alokasi dana dari pusat untuk bantuan jampersal ini, sehingga pihaknya tidak mengusulkan lewat APBD. Dia berharap jangan sampai ibu yang hamil yang tak berhak, justru manja ingin mendapatkan bantuan. “Kalau saya harus disiplin,” tegas dia.

Dia meminta kepada para kades, agar enam bulan sebelum melahirkan warga mengurus BPJS. “Saya juga bilang ke para bidan, kalau tidak punya jaminan (BPJS) dan tidak mampu harus mengurus dan diusulkan BPJS,” tukas dia. (her)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional