Selain Otaki Pencurian Kerbau, Oknum Sekdes Juga Diduga Terlibat Kasus KDRT

Bima (Suara NTB) – Kepala Desa Ntoke Kecamatan Wera Sudirman, mengaku kecewa karena Sekdesnya berinisial Ar, diduga menjadi otak pencurian hewan ternak kerbau milik warganya sendiri, belum lama ini. Oknum Ar bersama tiga warga ditangkap oleh aparat Polsek Wera. Ia diduga menyuruh sejumlah warga untuk mengambil kerbau untuk kemudian dijual kepada penadah. Parahnya lagi, hasil penjualan tersebut untuk membayar utang.

“Sangat disayangkan, tindakan seperti ini tidak harus dilakukan. Ar harusnya menjadi teladan bagi warga,” kata Kades kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Iklan

Menurut Kades tindakan Sekdes tersebut juga telah melampaui batas. Karena sebelumnya juga terlibat dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kasusnya masih ditangani Polsek Wera.
“Namun kasus KDRT ini, Ar hanya jadi tahanan luar dengan syarat, karena ada pertimbangan lainnya. Pencurian hewan ini tidak bisa ditolerir. Polisi harus mengusutnya,” katanya.

Sudirman meminta aparat Polsek Wera untuk mengusut tuntas tersebut, selain mencoreng nama baik Pemerintah Desa Ntoke. Tindakan Sekdes tersebut juga mencatut tanda tangannya dalam memuluskan tindakan kriminal tersebut.
“Setelah kasus ini terungkap, tanda tangan saya ditiru untuk mengurus administrasi kejiwaan hewan ternak yang akan dibawa keluar ke desa lain,” katanya.

Meski demikian, Sudirman akan tetap menunuggu proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Jika terbukti, Ia berjanji akan mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan sementara Sekdes tersebut.
“Soal sanksi kita tunggu dulu hasil penyelidikan dan penyidikan polisi selama dua minggu kedepan. Jika terbukti saya akan keluarkan surat pemberhentian,” tegasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, Drs. Sirajudin, MM, juga menyesalkan tindakan Sekdes tersebut. Bagi dia, tindakan tersebut mencoreng nama baik Aparatur Desa.
“Sebagai Sekdes harusnyan memberikan contoh yang baik bagi warganya. Bukan malah jusrtru sebaliknya. Berbuat hal yang negatif,” katanya.

Ia menambahkan persoalan tersebut, akan diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Desa. Sesuai aturan yang berlaku kades memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada bawahannya yang melanggar.
“Kami dengan Pemerintah desa hanya sifatnya koordinasi. Tapi yang jelas soal ini sudah kita dorong kades untuk memberikan sanksi tegas jika Sekdes terbukti berbuat,” pungkasnya. (uki)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here