Selain Kereta Gantung, Investor Ingin Buat Wisata Helikopter di Segara Anak Rinjani

Pemandangan Danau Segara Anak dari Pelawangan - Senaru. Kawasan ini dilirik investor untuk investasi wisata heli tourism. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Belum selesai kontroversi soal pembangunan kereta gantung, investor lainnya tertarik menggarap kawasan konservasi di Danau Segara Anak Rinjani. Investasi yang ditawarkan terkait wisata helikopter (heli tourism) dan penyediaan sarana wisata di Segara Anak.

Perusahaan yang menawarkan investasi itu PT. Rinjani Glamping Indonesia dan PT. Airbus Helicopters Indonesia. Dua perusahaan ini akan menyampaikan presentasi keinginan investasinya itu kepada Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

Iklan

Ini sesuai surat yang dibuat Balai TNGR Senin, 17 Februari 2020 terkait rencana pertemuan dengan dua perusahaan tersebut, pada Selasa, 18 Februari 2020 di Kantor Balai TNGR Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan.

Kepala Balai TNGR Dedy Ashriady dihubungi Suara NTB via ponsel petang kemarin membenarkan undangan yang dibuat pihaknya. Surat itu untuk merespon keinginan dua perusahaan untuk presentasi soal rencana investasi heli tourism di Danau Segara Anak. Namun Dedy tidak bisa menjelaskan konsep pembangunan sarana wisata dan heli tourism di Segara Anak.

“Nanti, soal apa konsepnya, kita dengarkan apa yang jadi paparan mereka,” kata Dedy. Dua perusahaan mengajukan proposal investasi ke pihaknya karena Danau Segara Anak adalah kawasan konservasi yang menjadi kewenangan TNGR.

Ia mengaku sadar ini tidak mudah meski masih wacana. Kontroversi seperti pembangunan kereta gantung tidak bisa dihindari. Sehingga, untuk melihat respon publik, ia berusaha transparan dengan menghadirkan banyak pihak pada pertemuan nanti.

Dalam undangan itu, dari unsur pemerintah dan pelaku wisata dihadirkan lengkap, termasuk organisasi dan forum pengelola pariwisata di NTB. “Jadi kita dengarkan sama sama saja nanti. Sengaja saya hadirkan semua pihak, karena ini kan semacam konsultasi publik awal,” ujarnya.

Namun pada prinsipnya, proses pemanfaatan kawasan konservasi lebih rumit dari pemanfaatan hutan lindung sebagaimana rencana pembangunan kereta gantung di kawasan yang jadi kewenangan Dinas LHK NTB.

“Nanti akan lebih panjang dan lebih rumit. Soal apa regulasinya, nanti saya jelaskan saat pertemuan,” ujarnya. (ars)