Selain di Mataram, Praktik ‘’Fee’’ Proyek Diduga Terjadi di DPRD Lobar dan KLU

Kajari Mataram, Ketut Sumedana (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kasus dugaan pemerasan modus permintaan fee proyek dengan terdakwa H. Muhir menjadi bola liar. Masyarakat semakin berani mengungkap informasi dugaan praktik yang sama. Tidak saja di DPRD Kota Mataram, juga di Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Praktik permintaan fee proyek itu diduga terjadi di tiga lembaga legislatif yang masuk dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram tersebut. Bahkan praktik  itu sudah menjadi rahasia umum, namun hanya saja sedikit yang berani melapor. Kasus Muhir membuka tabir dugaan perilaku yang sama oleh oknum anggota DPRD lainnya.

Iklan

‘’Selain laporan masyarakat dan temuan di DPRD Kota Mataram, kami juga punya temuan indikasi praktik yang sama di Lombok Utara dan Lombok Barat. Itu ada data dan informasinya di kami,’’ ungkap  Kajari Mataram, Dr. I Ketut Sumedana, SH.,MH, Senin, 15 Oktober 2018.

Hanya saja, tidak dirinci siapa saja oknum di maksud, baik di DPRD Kota Mataram, KLU maupun Lobar. ‘’Apapun yang disampaikannya, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dengan cara diproses lebih lanjut ke pidana.’’

Praktik lazim namun mengandung unsur  pidana permintaan fee proyek itu, menurut Kajari sasarannya eksekutif atau OPD pemilik proyek. Dengan kewenangannya, oknum anggota dewan yang merasa berjasa atas golnya proyek, menagih dan bahkan ada kesepakatan soal fee dengan eksekutif maupun rekanan.  Ini jelas menurutnya tindak pidana mengarah ke dugaan pemerasan, suap dan atau gratifikasi.

Praktik lain yang ditemukannya, meminta jatah persentase dari pagu dana proyek. Mantan jaksa KPK ini dengan gamblang mengungkap praktik ini. Oknum dewan bisa meminta jatah yang dipotong dari total pagu anggaran proyek fisik maupun non fisik.

‘’Jadi bukan minta success fee saja, tapi persentase dari pagu anggaran proyek. Bisa dibayangkan, proyek yang tadinya 100 persen anggarannya, bisa jadi yang turun hanya 60 persen. Lha, 40 persennya dibagi ke oknum, termasuk keuntungan kontraktor. Kontraktor mana ada yang mau rugi,’’ tegasnya soal praktik bancakan anggaran negara itu.

Pihaknya yang juga punya kewenangan pendampingan proyek melalui TP4D, bisa melihat dampak secara fisik, baik mutu dan kualitas dari proyek yang turun ke masyarakat. ‘’Jelas hasilnya buruk. Cepat rusak. Iya lah, karena sebagian anggarannya dipotong,’’ katanya.

Tidak saja instansi pemilik proyek, juga masyarakat yang harusnya menikmati pembangunan dari dana pajak turut menjadi korban. Kualitas pelayanan akan buruk dipengaruhi oleh kualitas bangunan yang buruk. Karena jika dikerjakan dengan main main, maka menurut Kajari, secara struktur fisik akan mudah rusak.

Apakah temuan jaksa ini bisa diproses ke pidana? Menurutnya bisa saja dilakukan proses hukum. ‘’Tapi tunggu momentum dulu. Kita masih fokus kasus Muhir,’’ jelasnya.

Kajari  sementara ini hanya mengingatkan para politisi dengan berbagai latarbelakang partai itu agar menghentikan praktik tersebut.  Karena tujuannya hanya menguntungkan secara personal, tapi  dampaknya merugikan masyarakat.

‘’Saya ingatkan itu, jangan main main dengan proyek. Sudah ada contohnya (kasus Muhir),’’ tegasnya mengingatkan.

Terkait temuan Kejari Mataram ini saat dikonfirmasi, Sudirsah Sujanto, Wakil Ketua II DPRD KLU hanya pasif, sambil menunggu materi penjelasan Kajari. ‘’Iya. Kita  tunggu berita turun dulu. Biar tidak salah komentar,” jawabnya singkat.

Sementara itu unsur pimpinan DRPD Lobar H Sulhan Mukhlis mengatakan terkait permasalahan anggaran tak dipungkiri banyak isu dan kecurigaan-kecurigaan. Tentu Kejaksaan yang memiliki kewenangan, otomatis melakukan pendalaman yang dinilainya wajar. Sebab hal itu menjadi tugas APH.

‘’Tinggal lihat indikasinya seperti apa, memang tugas APH itu seperti itu. Wajar. Jangan sampai kita menghalangi proses itu sebab itu bagian tugas dari bapak-bapak APH,’’tegasnya.

Dari sisi pembahasan anggaran jelasnya legislatif dan eksekutif jelas mekanisme yang dilaksanakan. Dalam proses ini pihak dewan dan Pemda tak berani keluar dari rel regulasi yang ada.

Perkara ada keterlambatan pembahasan anggaran (APBD-P), diakui karena ada faktor seperti bencana alam. Kalau di luar dari mekanisme anggaran, apalagi ada bicara masalah komitmen fee untuk kepentingan peronsal pihaknya tidak berani. Kecuali komitmen untuk kepentingan masyakarat. Komitmen ke personal menurutnya susah dibuktikan juga.

‘’Tapi kalau APH menjadi tugasnya mengawasi jalannya penegakan hukum baik di legislatif dan eksekutif, itu wajar memang tugas beliau,’’ pungkas Sulhan. (ars/ari/her)