Selain Akta Kelahiran, Akta Kematian Perlu Diurus

Mataram (suarantb.com) – Layaknya setelah seseorang lahir, akan membutuhkan bukti berupa akta kelahiran. Setelah meninggal, juga ada dokumen yang disebut akta kematian. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMPD Dukcapil) NTB, H. Rusman menyatakan akta kematian juga bisa diurus layaknya akta kelahiran.

“Sesuai dengan aturan, akta ini juga termasuk dalam dokumen administrasi kependudukan. Tapi oleh masyarakat ini dianggap belum begitu penting. Di NTB hanya sekitar 18 persen masyarakat yang sudah membuat,” ujarnya, Senin, 20 Maret 2017.

Iklan

Untuk mendapatkan akta kematian, pemerintah desa hanya perlu melaporkan warganya yang meninggal ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di kabupaten/kota. “Ndak ada syarat apapun. Cukup keluarga melaporkan ke RT, RT melaporkan ke Dinas Dukcapil sebagai instansi pelaksana. Maka saat itu juga harus diterbitkan akta kematiannya,” jelasnya.

Menurut Rusman, kepemilikan akta kematian menjadi penting karena membantu pemerintah dalam memperbarui data kependudukan. Dengan demikian, dalam satu waktu bisa diketahui jumlah penduduk secara realistis. Akta ini sangat membantu pula untuk klaim asuransi, mengetahui garis keturunan dan ahli waris dalam keluarga tersebut.

“Tapi sekarang teman-teman memang lebih fokus di pembuatan e-KTP, karena ini memang jauh lebih diperlukan,” imbuhnya.

Kabid Kependudukan dan Pencatatan Sipil DPMPD Dukcapil NTB, Lalu Sumantri menjelaskan kepala desa atau RT/RW saat melaporkan ke Dinas Dukcapil harus membawa Kartu Keluarga yang bersangkutan atau KTP. Sebab data yang diperlukan hanya Nomor Induk Kependudukan (NIK)

“Bisa kalau salah satunya yang dibawa, karena NIK bersifat tunggal. Antara NIK yang ada di KK dan NIK yang ada di KTP pasti sama, ndak mungkin berbeda,” ucapnya. (ros)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here