Sektor Properti Membaik

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah menggelontorkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp10 triliun untuk menambah jumlah rumah subsidi. Agar lebih banyak lagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terpenuhi kebutuhan papannya.

Tambahan anggaran untuk sektor property ini sekaligus untuk mendongkrak kembali geliat sektor properti di tengah pandemi Covid-19. Seperti diketahui, sektor properti menggerakkan puluhan, bahkan lebih dari seratusan usaha ikutan.

Iklan

Diantaranya, usaha material batu, bata, pasir, transportasi, katu, besi, genteng, plastik, tanah, dan sederet usaha material lainnya. Juga ikut menggerakkan usaha-usaha administrasi lainnya. Misalnya usaha jasa kenotariatan.

Kerena itu, tambahan dana PEN ini, kata Sekretaris Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, Indra Sutiadi juga diyakini akan ikut menggerakkan sektor properti, khususnya di Provinsi NTB. Tambahan dana PEN sebesar Rp10 triliun ini, setara dengan penyediaan 200 ribuan unit rumah subsidi. Indra ditemui di Mataram, Rabu, 21 Juli 2021 mengatakan, pasar sektor properti tahun 2021 ini mengalami perbaikan dibanding tahun 2020 lalu. Khusus untuk rumah subsidi.

Sementara keadaan berbeda bila dibandingkan dengan rumah komersil yang pasarnya tetap lesu. “Untuk rumah subsidi, pasarnya masih bagus. Bahkan lebih bagus dibanding tahun lalu,” ujarnya. Dengan bertambahnya kuota rumah subsidi ini, diharapkan akan lebih banyak MBR yang terpenuhi tempat tinggalnya.  Tinggal pemerintah juga harus melonggarkan aturan sehingga masyarakat yang tadinya tidak bisa memiliki rumah subsidi karena terbentur syarat, dapat dimudahkan memiliki rumah.

Salah satu pelonggaran yang berlaku misalnya, masyarakat yang boleh mendapatkan rumah subsidi adalah masyarakat yang gaji pokoknya maksimal Rp4 juta. Sudah dilonggarkan menjadi Rp8 juta yang dihitung tidak berdasarkan gaji pokok, melainkan pendapatan maksimalnya. “Pemerintah menyediakan kelonggaran seperti itu, tetapi bank biasanya cari aman. Lebih memilih calon nasabah dengan penghasilan tetap. Misalnya pegawai swasta, atau ASN,” imbuhnya.

MBR yang berhak mendapatkan rumah subsidi ini, lanjut Anggota DPRD Kota Mataram ini, juga tidak terbatas kepada pegawai. Mereka wirausaha muda atau generasi-generasi milenial juga cukup berpeluang. Asal memenuhi syarat yang ditetapkan oleh perbankan. Selain itu memudahkan masyarakat memiliki rumah dengan skema Fasilitas Liquiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), ada juga program lain yang disiapkan, yaitu Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Dimana para pelaku usaha kecil hanya menunjukkan komitmennya menabung selama tiga bulan dari keuntungan usaha. Nantinya bank akan memantau peningkatan tabungan selama tiga bulan bagi nasabah yang berminat mengikuti program ini. “Program ini khusus untuk memudahkan usaha nonformal yang tadinya tidak bankable agar layak diberikan kredit untuk rumah subsidi. Bahkan pemerintah menyiapkan subsidinya hingga Rp40 juta,” ujarnya.

Ditengah upaya-upaya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi nasional, diharapkan ekonomi ditengah pandemi juga ikut terdongkrak kembali. (bul)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional