Sektor Pertanian Masih Jadi Tumpuan NTB

Achris Sarwani (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Sektor pertanian masih menjadi motor penggerak andalan untuk pertumbuhan ekonomi NTB 2020. Mengingat sektor tersebut masih menjadi penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar, yaitu 61 persen dengan akumulasi tenaga kerja yang mencapai 40 persen.

‘’Sampai sekarang kita masih yakin (pertumbuhan ekonomi) di atas 5,6 – 6 persen di 2020 untuk NTB. Yang jadi andalah jelas pertama adalah sektor pertanian,’’ ujar Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB, Achris Sarwani, Rabu, 12 Februari 2020. Untuk tingkat nasional pertumbuhan ekonomi NTB ditargetkan mencapai 5,1 – 5,3 persen.

Iklan

Di sisi lain, Achris menyebut beban sektor pertanian sebagai motor penggerak ekonomi memang cukup berat jika tidak didukung industri pengolahan. Khususnya untuk meningkatkan nilai jual produk pertanian, perikanan, dan kehutanan.

‘’Pertanian saja memang berat, kalau tidak ditambah industri pengolahan. Kalau semua diolah dan tidak dijual bijian, pasti (pertumbuhan ekonomi) besar,’’ ujar Achris. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat sektor andalan lainnya seperti pariwisata dan tambang sedang mengalami hambatan.

Dicontohkan Achris seperti penuruan tren pariwisata dunia yang terhambat oleh penyebaran virus Corona di China. Sehingga sektor pariwisata di NTB perlu mengoptimalkan pasar wisatawan lain, khususnya domestik.

Selain itu, realisasi investasi juga disebut sebagai salah satu kunci lainnya bagi pemerintah untuk menaikkan angka pertumbuhan ekonomi di NTB. Mengingat dari target Rp16 triliun pada 2019, hanya tercapai Rp 10,023 triliun.

‘’Itu lebih rendah dari tahun lalu. Itu masalah tersendiri dari sisi kita, kenapa tidak terealisasi? Kita perlu lihat secara sektoral,’’ ujar Achris. Menurutnya, atensi khusus perlu diberikan terhadap perusahaan yang telah mendapatkan izin investasi namun tidak kunjung merealisasikan investasinya.

Untuk mendorong terealisasinya rencana investasi di NTB, diterangkan Achris memerlukan perhatian sektoral. Artinya, keterlibatan aktif dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. ‘’Misalnya (investasi) bidang pariwisata. Dia (Investor, Red) khawatir, pasti tidak jadi investasi. Riil nya bentuk proyek itu ada di masing-masing sektor,’’ ujarnya.

Dengan memisahkan rencana investasi secara sektoral, Achris menyebut pengawalan terhadap realisasi investasi di NTB akan lebih terarah. Hal tersebut juga perlu didukung dengan adanya forum-forum yang memfasilitasi pertemuan antara investor dan pemerintah, guna mengelaborasi masalah yang ditemui di lapangan.

‘’Masih kita merasa sayang kemarin investasi tidak teralisasi. Kita punya Tim Promosi Ekonomi Daerah (TPED), mungkin investor lokal (perlu) menjadi bagian yang kita lihat,’’ pungkasnya. (bay)