Sekolah Swasta Kesulitan Bayar Gaji Guru

Ilustrasi Uang (pxhere)

Mataram (Suara NTB) – Pembelajaran mandiri di rumah yang berjalan lebih dari satu bulan ini mempengaruhi operasional di sekolah swasta. Pendapatan sekolah dari pembayaran iuran bulanan siswa nyaris tidak ada. Dampaknya, beberapa sekolah swasta kesulitan membayar honor guru dan pegawai. Penggajian dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pun sulit dilakukan, karena aturan yang semakin ketat.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta Kota Mataram, Baidawi mengatakan, terkait pendapatan sekolah dari pembayaran iuran bulanan siswa otomatis nyaris tidak ada. Menurutnya sudah jadi pengetahuan umum kalau siswa di sekolah swasta banyak yang kurang mampu, dan kalau pun membayar, butuh penekanan melalui ujian semester atau lainnya.

Iklan

“Hal ini tidak bisa kita lakukan sekarang karena anak-anak belajar di rumah dan kondisi ekonomi wali murid yang juga terkena dampak Covid-19. Juga tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran. Sehingga pembiayaan sekolah hampir 100 persen mengandalkan dana BOS,” ujar Kepala SMA Darul Falah ini, Rabu, 15 April 2020.

Salah satu dampaknya, pihak sekolah kesulitan membayar honor guru dan pegawai, karena syarat guru yang diberikan honor dari dana BOS harus memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Sementara, kata Baidawi, banyak guru yang belum memiliki NUPTK, karena kelambatan proses NUPTK dari Kemendikbud dalam tiga terakhir ini. “Sehingga hampir semua guru swasta belum bisa menerima honor pada bulan ini dan tunjangan sertifikasi untuk guru swasta juga belum cair,” ujarnya.

Baidawi mengatakan, pihaknya di sekolah swasta mengharapkan pemerintah dalam  hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB untuk memperhatikan guru swasta. Apalagi banyak guru yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, karena pendapatan yang nyaris tidak ada pada masa darurat Covid-19.

“Perlu juga dimaklumi oleh pemerintah bahwa guru-guru swasta hampir tidak ada yang terjangkau dalam program pemerintah pada masa Covid-19 ini, baik program PKH, Non PKH, ataupun kartu pra kerja karena mereka sudah bekerja sebagai guru,” ujar Baidawi.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., pada Rabu, 15 April 2020 mengatakan untuk kebijakan pusat seperti penggunaan dana BOS, tidak bisa diubah. Namun, terkait dengan gaji guru honorer, ia sudah mengajukan sekitar 12 ribu guru honorer di sekolah negeri dan swasta untuk bisa masuk dalam Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 di NTB. (ron)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional