Sekolah Diimbau Tak Asal Rekrut GTT

Tanjung (Suara NTB) – Rekrutmen Guru Tidak Tetap (GTT) oleh sekolah diimbau tidak asal-asalan. Selain mempertimbangkan kualitas dan kompetensi guru, sekolah diingatkan untuk menyesuaikan rekrutmen dengan kebutuhan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemudan dan Olahraga, H. M. Najib, Sabtu, 4 Maret 2017, mengatakan diperbolehkannya sekolah mengangkat GTT tidak dijadikan alibi untuk merekrut tenaga secara berlebihan. Sebab untuk diangkat sebagai guru honorer (GTT), ditetapkan melalui SK Bupati. Artinya, pengangkatan GTT melalui evaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

Iklan

“Dalam mengangkat guru honorer GTT, ada ketentuannya, jadi tidak asal-asalan,” ungkap Najib.

Salah satu contoh ketentuan yang dikedepankan Najib, rekrutmen untuk menutupi kekurangan guru di satu SD. Dengan 6 kelas yang ada, apabila guru PNSnya 4 orang, maka sekolah masih mungkin mengangkat tenaga guru honorer sebanyak 4 orang. Ketentuannya, 2 orang honorer adalah guru kelas dan 2 orang lainnya adalah guru Agama dan guru Olahraga. Selebihnya sekolah tidak diperkenankan mengangkat, karena akan membebani biaya operasional sekolah.

Dalam dana BOS kata dia, sudah terhitung persentase biaya untuk penggajian guru honorer. Apabila sekolah mengambil persentase lebih besar dari ketentuan, maka sekolah menyalahi aturan.

Najib yang dikonfirmasi perihal jumlah guru honorer SD sampai SMK di Gili Trawangan sebanyak 30 orang, mengaku belum mengetahui detailnya. Namun demikian logika dia, jumlah 30 orang ini dikatakan terlampau besar untuk mengajar di satu pulau tersebut.

“Kita belum tahu karena tidak lebih dari itu yang ada di SK-nya Bupati. Bisa saja mereka diangkat pihak sekolah secara sepihak dengan gaji dari swadaya masyarakat setempat pada waktu itu,” sebutnya.

Potensi lebihnya data jumlah guru honorer di sekolah-sekolah, Najib mengisyaratkan untuk mengecek kembali. Sebab Pemkab Lombok Utara, hanya akan mengalokasikan anggaran sesuai jumlah guru yang dibutuhkan dan kemampuan anggaran daerah.

Sementara jika terdapat honorer yang tidak termasuk di SK, dikhawatirkan akan menimbulkan kesan yang tidak baik bagi daerah maupun dampak pungli di sekolah, karena harus mengeluarkan biaya operasional di luar ketentuan. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here