Sekolah di Mataram Mulai Buka Pekan Depan

Walikota Mataram H.Ahyar Abduh memimpin rapat bersama Forkominda di Aula Pendopo, Rabu, 6 Januari 2021. Rapat ini membahas tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang dijadwalkan dimulai Senin, 11 Januari 2021. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Setelah menunggu waktu lama, akhirnya Pemkot Mataram memberikan rekomendasi pembelajaran tatap muka di sekolah. Simulasi akan digelar Senin, 11 Januari 2021. Sekolah diingatkan melaksanakan standar prosedur tetap protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

Rekomendasi pembelajaran tatap muka diberikan setelah rapat antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dewan Pendidikan serta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Mataram, Rabu, 6 Januari 2021.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan, setelah mendengar serta pertimbangan dari Forkopimda, bahwa pembelajaran tatap muka di sekolah boleh dilaksanakan. Dengan catatan Dinas Pendidikan harus menjamin pelaksanaan pembelajaran di sekolah secara ketat melaksanakan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19. Pengaturan jam pembelajaran serta jadwal penjemputan diatur secara teknis. “Hindari kerumuman dan jangan ada kegiatan lain di luar jam pembelajaran,” tegas Walikota.

Sekolah harus menyeleksi mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Misalnya, mata pelajaran prioritas yang tidak memungkinkan diajarkan secara dalam jaringan (daring). Ahyar mengancam akan mencabut izin pembelajaran tatap muka bilamana hasil pemantauan serta evaluasi tim gugus tugas ternyata sekolah tidak menerapkan prokes. “Saya cabut lagi kalau memang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19,” ancamnya.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi menambahkan, secara regulasi pembelajaran tatap muka sangat memungkinkan untuk dilaksanakan. Klasifikasi daerah zona hijau, kuning, oranye dan merah telah diatur secara teknis oleh pemerintah pusat. Dia melihat kesiapan sarana dan prasarana sangat memadai untuk menunjang proses pembelajaran dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dicontohkan, SMA – SMK yang merupakan kewenangan provinsi mampu menerapkan hal demikian. “Kebetulan anak saya juga masih SMA. Saya perhatikan protokol kesehatan sangat ketat,” katanya.

Pembelajaran secara langsung harus dilaksanakan karena anak – anak telah lama belajar secara daring dengan berbagai kendala serta permasalahan yang muncul. Orangtua kata Didi, harus bertanggungjawab untuk memastikan protokol kesehatan Covid-19. “Tidak semua diserahkan ke sekolah dan guru,” ujarnya.

Dandim 1606 Lombok Barat Kolonel Gunawan menekankan perlu diwaspadai adalah jam di luar sekolah. Kasus ditemukan anak – anak di sekolah disiplin menerapkan prokes, tetapi setelah jam pembelajaran berakhir justru menimbulkan kerumunan. “Harus diperketat lagi setelah jam sekolah berakhir tidak boleh ada kegiatan lagi,” tambahnya.

Dia mendukung jika pembelajaran tatap muka dilaksanakan di Mataram. Prokes harus dijalankan secara ketat. Berbeda halnya disampaikan oleh Kapolresta Mataram, Kombes Pol Heri Wahyudi menyarankan agar pembelajaran tatap muka dilaksanakan secara bertahap. Pasalnya, siswa SD – SMP sangat riskan terpapar Covid-19. “Namanya anak kalau sudah bertemu dengan temannya, pasti kumpul,” ucapnya.

Dampak Negatif

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali memaparkan bahwa pihaknya telah beberapa kali bertemu dengan MKKS kaitannya persiapan pembelajaran tatap muka di sekolah. Dia melihat dampak negatif muncul pada saat pembelajaran jarak jauh digelar mulai Maret 2020 – Januari 2021. Pertama, anak usia sekolah cenderung memilih membantu orangtua bekerja berjualan tisu atau air minum di objek wisata. Guru tidak bisa mengatasi secara edukasi, sehingga dikoordinasikan dengan instansi teknis.

Kedua, akses serta kualitas pembelajaran. Hal ini menyangkut kemampuan orangtua menyiapkan akses bagi anaknya. Fakta ditemukan di lapangan bahwa satu gawai digunakan untuk empat orang anak dengan jenjang pendidikan berbeda. Ketiga, PJJ yang diimplementasikan dengan menunjuk guru sambang tak berjalan efektif. “Bahkan, ada anak sejak PJJ bulan Maret 2020 tidak hadir sampai sekarang, sehingga guru kesulitan memberikan nilai,” paparnya.

Keempat, kemampuan penyelarasan mata pelajaran dengan kemampuan orangtua sulit. Terkadang orangtua tidak memiliki kemampuan mengajari anak – anak tugas yang diberikan oleh gurunya. Terakhir, pembentukan karakter siswa terputus.

Fatwir menegaskan, rekomendasi yang diberikan ini akan dioptimalkan dengan memastikan bahwa sekolah melaksanakan standar operasional prosedur (SOP)  prokes secara ketat. Jam masuk serta mata pelajaran akan diatur secara teknis. Pihaknya bertanggungjawab atas kesehatan dan keselamatan siswa dan tenaga pendidik di sekolah. “Insya Allah, hari Senin pekan depan kita mulai simulasi. Hasil simulasi kita jadikan bahan evaluasi,” jelasnya.

Siap Logistik

 

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Mahfuddin Noer mengatakan, pihaknya telah menyiapkan logistik atau keperluan bagi sekolah. Satu bulan terakhir ini sekitar 25 persen fasilitas telah dipenuhi di masing – masing sekolah. Cadangan logistik seperti masker anak masih tersedia 38 ribu, 2 ribu sabun cuci tangan dan refil. 400 alat  cuci tangan dan 700 alat thermogun.

Keseluruhan logistik ini akan diserahkan ke Dinas Pendidikan untuk didistribusikan ke masing – masing sekolah. “Kita akan serahkan langsung karena Dinas Pendidikan yang mengetahui kebutuhan masing – masing sekolah,” jelasnya. (cem)