Sekolah di KSB Disarankan Gunakan ‘’Double Shift’’

0
Muhammad Yusuf (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Rencana Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menormalkan kembali proses belajar mengajar siswa di sekolah diharapkan tak jadi masalah baru bagi upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Ketua PGRI NTB Muhammad Yusuf menyarankan agar seluruh sekolah di KSB menerapkan pola double shift. Hal itu dilakukan jika ruang kelas tidak cukup dipaksakan harus masuk pada pagi hari.

IKLAN

Sebagai ilustrasi, kata dia, jika diberlakukan masuk sekolah oleh Bupati KSB jika satuan sekolah SD jumlah murid sebanyak 32 orang atau lebih. Maka bisa dibagi dalam dua kelas, sehingga satu kelas bisa diisi 16 orang siswa. Namun jika tak cukup ruangan untuk masuk pagi bersamaan, maka harus double shift.

“Apakah kalau diterapkan masuk pagi semua cukup ruangan kelasnya, jika tidak cukup maka harus disiasati oleh kepala sekolah dengan terpaksa harus double shift pagi sore atau waktu belajarnya dikurangi tergantung sekolah dan daerah setempat,” ujarnya.

Dalam hal ini, ujarnya, kepala daerah sebagai Ketua Gugus Tugas Covid-19 pasti akan memperhatikan dan mempertimbangkan semua aspek dalam penerapan new normal (kenormalan baru), terutama jika pembukaan sekolah dilakukan. Hal terutama ialah menyangkut aspek keselamatan dan kesehatan peserta didik, guru, kepala sekolah.

Jika nantinya pemerintah di sekolah sudah siap dengan pemberlakuan new normal, maka sekolah-sekolah harus mempersiapkan secara dini protokol kesehatan Covid-19. Seperti pengadaan sarana cuci tangan di depan sekolah atau di depan kelas, hand sanitizer.  “Dan setiap siswa diwajib menggunakan masker saat pembelajaran,” ujarnya.

Menurutnya, perlu jadi pertimbangan masalah jumlah siswa per-ruangan harus jika jumlahnya 32 maka dibagi dua 16 orang per rombel untuk mengatur jarak (physical distancing). Sementara khusus bagi sekolah yang memiliki 33 rombel perlu kajian khusus. “Apakah penerapan masuk pagi sore di masa Covid-19 untuk itu perlu dilakukan redesain jumlah siswa implikasinya pada jumlah tenaga pengajar,” jelasnya. (dys)