Sekolah Belum Diizinkan Buka di Mataram

Lalu Fatwir Uzali. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan simulasi belajar tatap muka di Mataram sampai saat ini belum dapat terealisasi. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Lalu Fatwir Uzali, menerangkan hal tersebut disebabkan belum keluarnya izin penyelenggaraan simulasi dari Walikota Mataram.

“Kemarin kita berencana setelah pilkada 9 Desember, tapi kenyataannya kita belum dapat izin karena melihat perkembangan covid sekarang ini. Sekarang saja angkanya fluktuatif di Kota Mataram, ada yang bertambah beberapa hari terakhir,” ujar Fatwir saat memberi keterangan, Jumat, 18 Desember 2020.

Diterangkan, pihaknya berencana memulai pembelajaran tatap muka pada 5 Januari mendatang sesuai dengan instruksi Kementerian Pendidikan. Sebelum itu, simulasi akan dilakukan untuk memastikan kendala apa saja yang mungkin muncul jika proses belajar tatap muka dilakukan.

“Kita butuh catatan-catatan kecil dari simulasi itu. Mungkin dari simulasi itu kita bisa menyempurnakan persiapan kita untuk tatap muka. Dalam simulasi itu akan kita lihat masalah, kelebihan, dan kekurangan dari rencana tersebut,” jelas Fatwir.

Diterangkan, pihaknya saat ini telah mengajukan rencana simulasi tersebut kepada Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Namun belum dapat disetujui karena perkembangan kasus Covid-19 beberapa waktu belakangan cukup signifikan.

Untuk itu, rencana pembukaan kembali sekolah tingak TK, SD, dan SMP tersebut masih harus melewati pembahasan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) untuk diambil keputusan bersama. “Bapak Walikota akan mengajak mendiskusikan itu. Karena Kota Mataram ini kotanya kecil, tapi dinamikanya sebagai episentrum dari seluruh kerja orang di NTB. Sehingga kita butuh hati-hati memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan penyebaran covid dan tatap muka ini,” ujarnya.

Disdik Kota Mataram berharap Walikota Mataram dapat memberikan izin untuk pelaksanaan simulasi sebelum belajar tatap muka dimulai. Paling tidak simulasi tersebut dapat dilakukan pada awal Januari 2021 mendatang.

“Belajar tatap muka memang tidak diwajibkan, tapi diperbolehkan oleh Kementerian. Saya pikir Bapak Walikota nanti akan bijaksana menentukan jadwal-jadwal itu. Karena kita dari dinas tidak boleh melangkah sebelum ada izin dari Bapak Walikota,” jelasnya.

Dalam rancangannya, simulasi akan dilakukan selama sepekan di beberapa sekolah yang dijadikan sampel. Menurut Fatwir, dalam simulasi tersebut beberapa hal yang ingin dipastikan adalah mekanisme antar-jemput siswa oleh orangtua dan wali murid agar tidak menimbulkan keramaian.

Selain itu, dalam juklak/juknis yang diterima pihaknya ada beberapa aturan yang dinilai perlu menjadi perhatian orangtua peserta didik dan pihak sekolah. Antara lain jam belajar yang telah diatur paling lama 60 menit, tidak ada jam istirahat, tidak ada pelajaran olahraga, serta tidak ada aktifitas ekstrakurikuler.

Untuk itu, selama simulasi berlangsung pihaknya juga akan melakukan sosialisasi bagi orangtua siswa terkait hal-hal yang perlu dipersiapan untuk mendukung berjalannya proses pembelajaran tatap muka di sekolah. Baik saat peserta didik melakukan persiapan di rumah, saat proses pengantaran ke sekolah, maupun saat penjemputan.

“Yang perlu diperhatikan itu misalnya di sekolah tidak ada kantin atau pedagang yang buka, maka perlu disiapkan sarapan. Bagaimana pengamanan saat di jalan pulang atau saat diantar,” jelas Fatwir. Selain itu, berdasarkan juklak/juknis yang diterima pihaknya orangtua juga disebutnya berhak melarang anaknya untuk menjalankan proses belajar tatap muka jika masih khawatir terhadap penularan virus.

“Jadi untuk orangtua yang tidak mengizinkan anaknya masuk nanti tetap (belajar) melalui daring. Ini memang tidak diwajibkan, tapi diperbolehkan (untuk memilih). Sekolah pun kalau ada yang dengan situasi tertentu ingin menunda melakukan pembelajaran tatap muka itu tidak masalah,” tandasnya. (bay)