Sekitar Seribu Guru Penuhi Standar Minimal UKG Non PNS

0

Mataram (Suara NTB) – Sekitar seribu Guru Non PNS memenuhi standar minimal yang disyaratkan untuk Uji Kompetensi Guru (UKG) Non PNS sebagai guru kontrak daerah Provinsi NTB tahun 2018. Masyarakat diberikan kesempatan memberikan masukan terkait dengan hasil UKG Non PNS. Pengumuman Hasil UKG Non PNS yang berasal dari Pulau Sumbawa bisa dilihat di halaman lain koran ini.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Minggu, 15 Juli 2018 mengungkapkan, pihaknya mendapatkan sebaran nilai hasil UKG secara bertahap dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Peserta UKG Non PNS sebanyak 5.837 orang yang melaksanakan tes di 30 Tempat Uji Kompetensi (TUK). Pendaftar sendir sebanyak 5.997, tapi sebanyak 160 orang tidak hadir mengikuti UKG.

IKLAN

Dari keseluruhan skor, peserta mendapatkan nilai 55,00 sampai dengan 100 sebanyak 1.105 orang. Sedangkan di atas 60,00 sampai dengan 100 sebanyak 593 orang. Aidy menjelaskan, jika syarat yang digunakan minimal 55,00, maka akan terakomodasi sebanyak 1.105 orang, dan harus memiliki bobot mengabdi lebih dari 10 tahun.

Ia menekankan, nilai yang tercantum di hasil UKG Non PNS ini belum termasuk bobot masa mengabdi. Pihaknya merencanakan standar untuk menghitung, yaitu guru yang masa mengabdinya di bawah 10 tahun harus minimal mendapatkan nilai UKG sebesar 60,00. Sementara bagi guru yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun, minimal memperoleh nilai UKG sebesar 55,00. Rencana nilai bobot masa mengabdi yaitu dari satu tahun sampai dengan lima tahun bobotnya sebesar dua. Jika masa mengabdi enam sampai dengan 10 tahun,bobotnya lima. Dan jika di atas 10 tahun, bobot nilainya sebesar 10.

“Kalau standar kita, bagi yang mendapatkan 60,00 kita rencanakan bagi yang memiliki masa pengabdian di bawah 10 tahun, kalau mengabdi 10 tahun lebih toleransi dengan angka 55,00. Dengan demikian, dari 5.837 yang sudah honorer. Kurang lebih 1.000 yang akan kita usulkan dapat SK Gubernur,” ujar Aidy.

Pada UKG Non PNS lalu, ada tiga kategori tes, yaitu Tes Potensi Akademik atau materi umum. Tes kedua yaitu kompetensi pedagofik yang merupakan kompetensi yang dimiliki oleh guru untuk strategi pembelajaran. Dan, ketiga yaitu tes Profesional atau tes yang secara spesifik mengarah ke kompetensi mata pelajaran.

Aidy menjelaskan, kompetensi pedagogic dan kompetensi professional yang menjadi tolok ukur paling tinggi untuk menilai keprofesionalan guru. Atau untuk melihat layak atau tidaknya seorang calon guru berhak mendapatkan SK Gubernur. Oleh karena itu pihaknya memutuskan berdasarkan standar di tingkat nasional, bahwa pedagogik memiliki bobot 35 persen, professional sebesar 40 persen, dan tes potensi akademik sebesar 25 persen.

“Pada saat ujian, peserta UKG sudah mendapatkan jumlah benar saja, langsung muncul nilai benarnya,” katanya.

Bagi guru non PNS yang belum memenuhi standar minimal, dapat mengikuti UKG periode berikutnya sekitar bulan Oktober atau November. Atau di tahun 2019 mendatang. “Kita coba lagi sampai terpenuhinya kebutuhan tenga guru yang bisa kita sebar,” jelas Aidy.

Melalui pengumuman Hasil UKG Non PNS yang diumumkan di media online dan media cetak, termasuk Suara NTB, pihak Dikbud NTB membuka adanya masukan dan informasi dari data yang diumumkan. Berkaitan dengan kevalidan data.

“Berkaitan dengan benar atau tidak data, sesuai atau tidak masa pengabdian. Kalau pun pintar atau hebat, betul atau tidak punya potensi keperibadian menjadi guru, jangan sampai sangat pandai tapi tidak bisa mengajar di kelas,” kata Aidy.

Pihaknya meminta masukan dari masyarakat terkait dengan pengumuman hasil UKG ini. Baik masukan dari kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat dapat menyampaikan informasi lewat layanan pengaduan Dikbud NTB. Atau bisa langsung mendatangi Bidang Pembinaan Ketenagaan Dikbud NTB atau melalui Layanan UPT Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK).

“Informasi akurat kami butuhkan, kemudian nanti akan melakukan verifikasi dan klarifikasi,” ujarnya.

Seiring pengumuman hasil UKG Non PNS ini, Aidy mengatakan, pihaknya sudah mulai menerima lamaran dan usulan guru Non PNS produktif dan guru SLB. Strategi yang digunakan dengan meminta kepala sekolah mencari sendiri guru yang memiliki persyaratan.

“Guru langsung melamar di sekolah, tugas sekolah dan UPT melakukan verifikasi persyaratan, selanjutnya mengusulkan ke provinsi untuk bisa mendapatkan SK Gubernur, pola tes bisa bisa sama atau ada perbedaan, kami tunggu sampai tanggal 30 Juli,” katanya. (ron)