Sekda Sumbawa Sindir Kerja Pejabat

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Triwulan I tahun 2017, serapan anggaran masih minim. Baru terealisasi sekitar 9,29 persen dari total APBD, sehingga Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi pun menyindir kerja para pejabat OPD, terutama pada OPD yang realisasi anggarannya masih sangat minim pada triwulan pertama ini.

Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi pembagunan, Kamis, 13 April 2017 di kantor Bupati Sumbawa. Asisten II Sekda Sumbawa, Drs. H. Didi Darsani, Apt melaporkan, total belanja APBD 2017 sebesar Rp  1,6 triliun, terdiri atas belanja langsung Rp  696,9 miliar dan belanja tidak langsung Rp  980,8 miliar.

Iklan

Namun realisasi belanja triwulan pertama, baru 9,29 persen atau Rp  155,9 miliar daro total APBD Rp  1,6 triliun. Rincian realisasi belaja langsung Rp. 31,3 Miliar dan belanja tidak langsung Rp. 124,5 Miliar.

Untuk realisasi pengadaan barang dan jasa sampai 12 April 2017, dari 1190 paket pengadaan baik lelang, pengadaan langsung, maupun E-Katalog yang tesebar di seluruh OPD, jumlah kontrak yang sudah disampaikan ke Bagian Pembangunan sebanyak 75 paket atau 5,29 persen dengan total nilai kontrak Rp. 11,2 Miliar.

Kemudian, realisasi lelang melalui Bagian LPBJP selesai lelang baru enam paket, dalam proses lelang 38 paket dan belum ada dokumen 54 paket.

Menurut Didi Darsani, rendahnya realisasi anggaran berpengaruh besar terhadap capaian pada triwulan berikutnya. Sehingga diperlukan upaya – upaya percepatan untuk mengurangi dan menghilangkan deviasi yang ada. Salah satunya dengan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa termasuk realisasi pembayaran kepada pihak ketiga.

Terkait hal ini Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, mempertanyakan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terkait serapan anggaran yang masih minim sesuai hasil evaluasi dimaksud. Bahkan menyindir kerja pejabat OPD yang serapannya anggarannya rendah.

“Kita sudah sepakat semua saat kita dilantik, dan awal tahun anggaran kita membuat perjanjian kerja pada masing-masing pejabat untuk kita bekerja. Apa yang sudah diprogramkam didalam APBD harus dan wajib kita kerjakan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Triwulan pertama ditargetkan 23 persen seluruh kegiatan baik belanja tidak langsung dan belanja langsung. Namun OPD yang tertinggi serapannya pun baru mampu 19, 90 persen.. Bahkan yang lebih naas lagi ada yang baru 1,58 persen. Ini menjadi pertayaan kepada kita semua. Apa yang dikerjakan selama tiga bulan. Apakah tidur atau jalan-jalan ke luar daerah atau kita bingung saja. Tidak pernah memberitahukan staf kita. Atau memang kita tidak pas pada jabatan itu. Saya hari ini tidak ingin bicara secara teknis. Karena tidak ada yang menonjol terhadap kinerja,” ketusnya.

Terhadap OPD yang realisasinya cukup tinggi, Sekda memberikan apresiasinya. Diharapkan dapat menjadi motivasi bagi OPD lainnya untuk memacu diri.

Hal ini bisa memperlihatkan ke Kementrian terkait, bahwa Bupati, Wakil Bupati tidak mampu menggerakkan seluruh aparaturnya didalam menjalankan tugas. Makanya diperintahkan kepada Asisten II dan Kabag Pembangunan untuk melakukan percepatan.

“Manakala tidak juga melakukan percepatan, tidak juga mampu membelanjakan apa yang sudah diprogramkan didalam DPA masing-masing, buatkan teguran tertulis. Jangan lagi kita hanya berwacana di dalam pertemuan semacam ini. Buatkan teguran tertulis sehingga maing-masing pimpinan OPD melakukan introspeksi diri, melakukan evalusi terhadap diri kita. Apakah kita sebagai pimpinan OPD yang tidak mampu, atau PPK kita yang tidak mampu yang tidak memberikan dukungan penuh, atau kepala bidang dan PPTK kita yang tidak mendukung kepemimpinan kita. Ini perlu kita lakukan evaluasi,” demikan kritikan pedas Sekda Sumbawa. (arn/ind)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here