Sekda Lobar Khawatir Penetapan APBD 2017 Molor

Giri Menang (Suara NTB) – Pembahasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengacu aturan terbaru akan diparalelkan dengan pembahasan KUA-PPAS APBD 2017. Pembahasan KUA-PPAS ini dilakukan lebih awal, sebab rancangannya menyesuaikan dengan OPD baru yang akan diterapkan. Pembahasan dilakukan paralel, lantaran khawatir nanti OPD tak rampung.

Sekda Lobar, H. Muh. Taufiq mengaku, pembahasan rancangan KUA-PPAS ini mengacu pada draf OPD yang diusulkan ke dewan. Sejauh ini, OPD belum ditetapkan dewan, namun pembahasan dilakukan paralel dengan pembahasan KUA-PPAS. Di satu sisi pihaknya menyiapkan OPD yang akan dibahas. Di sisi lain secara paralel pihaknya harus membahas rancangan KUA-PPAS APBD 2017.  Pihaknya berharap pembahasan OPD berjalan lancar, sehingga bisa disahkan tanggal 26 September.

“Begitu disahkan kalau tidak disiapkan, maka molor, sementara tanggal 4 Oktober masuk KUA PPAS 2017 ke DPRD untuk dibahas, sehingga dibuat sekarang dengan target tanggal 26 September sudah selesai OPD,” jelasnya.

Pihaknya mengantisipasi pembahasan APBD molor menyusul adanya pembahasan OPD. Menurut Sekda, pembentukan OPD ini tak molor, karena pembahasannya paralel dengan APBD 2017. Pengetokan APBD tahun sebelumnya, pertengahan November sudah selesai, sehingga bisa dieksekusi sesuai OPD baru.

Pihaknya akan membuat tim untuk menyelesaikan beberapa dinas, karena ada dinas yang dikembangkan seperti Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dipecah menjadi dua, Dinas PPKD dipecah menjadi dua dinas. Kemudian, Disosnakertrans dipecah jadi dua. Selain itu ada dinas dan instasi yang berkurang sehingga dalam draf usulan OPD ke dewan sebanyak 30 SKPD dari 32 saat ini. Terkait adanya usulan OPD yang ditolak Dewan, menurutnya tidak masalah dihapus jika ada usulan dewan.

Sementara itu, Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setda Lobar Syamsudin Huda, menambahkan berdasarkan draf OPD usulan dari eksekutif terdapat 30 SKPD yang diusulkan mengacu OPD baru. 30 SKPD ini terbagi menjadi berapa urusan, yakni urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sebanyak 6 SKPD, urusan pemerintah wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 9 SKPD, urusan pemerintahan pilihan 6 SKPD dan unsur penunjang (badan daerah) 4 SKPD. Sedangkan yang menunggu PP tentang urusan pemerintahan umum sebanyak 2 SKPD. “Terdapat lima SKPD terbilang baru hasil pengembangan SKPD lain,”jelasnya.

Empat SKPD baru dimaksud, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah.

Disebutkan, terdapat 4 SKPD dihapus, lantaran wewenangnya diambil alih provinsi. Diantaranya, Dinas Kehutanan, Distamben. Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan termasuk dihapus, bidang-bidangnya dimasukkan ke SKPD lain, seperti Bidang Kebersihan dimasukkan ke BLH, Bidang Pertamanan di Tata Kota ke Dinas PU, sedangkan Bidang Penerangan Jalan dimasukkan ke Dinas Perhubungan. Selain itu Bapeluh dimasukkan ke Dinas Pertanian. (her)