Sekda KSB Inisiasi Penataan Perda

Taliwang (Suara NTB) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Abdul Azis, MH membuat gebrakan di masa kerja awalnya tahun ini. Dia menginisiasi penataan Perda.

“Yang sedang saya kerjakan sekarang, semua produk hukum yang kedaluwarsa dan yang baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan akan kita tata ulang,” kata Sekda di ruang kerjanya, Selasa 18 Oktober 2016.

Iklan

Menurut dia, penataan Perda ini akan berlaku pada seluruh produk hukum daerah yang telah ada. Perda yang tidak sesuai dengan aturan lebih tinggi akan disinkronkan, terutama Perda yang mengatur mengenai pajak dan retribusi termasuk juga yang sifatnya pengaturan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. “Ini sebenarnya tidak saja agenda saya (sebagai sekda), tapi juga bupati dan wakil bupati. Karena ada batas masa jabatan kami, makanya kami harus berbuat sesuatu yang positif,” cetusnya.

Kegiatan penataan Perda ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi pemerintah di tingkat daerah. Abdul Azis menyebutkan, dalam pelaksanaannya pihaknya telah menetapkan target penyelesaian baik jangka pendek maupun jangka panjangnya. “Untuk jangka pendek, kita target sampai bulan Desember. Saat itu kita sudah bisa lihat produk hukum kita yang mana memang masih relevan atau tidak sesuai lagi dengan kekinian,” ujarnya.

Dalam proses penataan Perda ini, terhadap seluruh Perda akan dievaluasi dan dikaji secara mendalam. Setiap Perda akan mulai dilihat dari kesesuaian payung hukum yang lebih tinggi, tata kelola dan relevansi penerapannya di lapangan.

“Contoh sekarang ada Perda yang akan kita cabut. Seperti Perda pengadaan barang/jasa dan komisi pertambangan. Ada juga yang butuh penyesuaian seperti Perda retribusi menara telekomunikasi,” papar Sekda.

Selain Perda pajak dan retribusi, Perda yang mengatur mengenai kewenangan daerah juga akan disasar. Sekda mengatakan, terbitnya Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membuat sejumlah kewenangan kabupaten/kota dialihkan ke pemerintah provinsi.

Agar pelaksanaan penataan Perda ini berjalan maksimal, Sekda pun membentuk tim. “Legal draftingnya sedang dibuat bagian hukum. Nanti di sana ada mekanisme berupa panduan yang harus dilaksanakan tim terhadap setiap Perda,’’ imbuhnya. (bug)