Sekda Ingatkan Sembilan OPD Soal LHKPN

Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Progres wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2020 menjadi atensi Pemprov NTB. Khususnya untuk sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang pelaporannya belum mencapai persentase 50 persen.

‘’Mohon ada atensi dari sembilan OPD yang laporannya belum mencapai 50 persen,’’ ujar Sekda NTB,Drs.H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, Senin, 17 Februari 2020 saat memimpin Upacara NTB Gemilang di Kantor Gubernur NTB. Sembilan OPD tersebut antara lain Bakesbangpoldagri, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan, RSUD Manambai, Sekretariat DPRD.

Iklan

Pelaporan LHKPN telah dimulai sejak 1 Januari Lalu. Ditegaskan Sekda, Pemprov NTB akan memastikan persentase pelaporan seluruh OPD dapat mencapai 100 persen sebelum tenggat pada 31 Maret mendatang.

Sampai dengan 12 Februari, Pemprov NTB mencatat ada 17 OPD yang telah melakukan wajib lapor LHKPN dengan persentase 100 persen. Diantaranya Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Badan Penghubung Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Selain itu, ada juga Diskominfotik, Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Dinas Perpustakaan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Sosial, Inspektorat, RSUD NTB, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP).

‘’Semoga sampai 31 Maret 2020 semua akan menuju progres positif, 100 persen wajib lapor LHKPN tertunaikan dengan sebaik-baiknya,’’ ujar Sekda. Terutama untuk menjaga prestasi NTB yang telah menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali berturut-turut.

“Kita ingin pastikan bahwa kita terus bisa mendapatkan predikat yang terbaik,” sambungnya.

Untuk itu, dibutuhkan kesungguhan dari semua pihak. Khususnya kepala-kepala OPD lingkup Pemprov NTB untuk memberikan atensi yang sesuai. Diterangkan Gita, hal tersebut harusnya segera dilakukan oleh perangkat daerah.

Di sisi lain, pemeriksaan akuntabilitas tata kelola keuangan juga akan segera dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Untuk itu, kepala-kepala OPD diharapkan dapat bersikap kooperatif dalam menyiapkan materi-materi yang diperlukan.  (bay)