Sekda Bima Minta DD Tak Dicairkan Jika SPJ Masih Bermasalah

Bima (Suara NTB) – Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik HAK M.Si mengaku telah meminta OPD teknis terkait supaya tidak mencairkan Dana Desa (DD) jika Surat Pertanggujawaban (SPJ) belum diselesai diproses.
“Kalau SPJ bermasalah tentu DD tidak akan dicairkan. Dan soal ini tegas saya sampaikan ke OPD terkait,” katanya Kamis, 7 Juni 2018.

Pada berbagai kesempatan, pihaknya terus menyampaikan kepada Kepala Desa agar menyelesaikan administrasi penggunan DD. Karena jika tidak ada pertanggungjawaban justru mereka tersangkut masalah hukum. “SPJ merupakan kewajiban Desa setelah menggunakan DD dan ADD,” katanya.

Iklan

Sementara Desa yang hingga saat ini masih bermasalah. Ia tetap mengedapankan pembinaan serta menyerahkan sepenuhnya kepada OPD berwenang untuk melakukan audit dan pengawasan. Apakah ditemukan kerugian atau tidak.

“Jika ditemukan masalah atau selisih penggunaan. Maka desa wajib mengembalikannya ke kas negara sesuai waktu yang ditentukan. Tapi jika tidak mampu akan diserahkan ke aparat penegak hukum,” katanya.

Taufik meminta kepada seluruh Kepala Desa agar mengelola ADD dan DD sesuai mekanisme yang belaku. Selain itu, menyelesaikan kewajibannya untuk mempertanggungjawabkannya sesuai regulasi yang diatur.
“Jangan sampai karena melanggar atau tidak taat aturan. Kepala Desa bermasalah dengan aparat penegak hukum,” terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kurang lebih tujuh desa di Kabupaten Bima diduga telah menyalahgunakan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2017 lalu. Penyalahgunaan itu berdasarkan hasil temuan Inspektorat dan audit BPK dan Pembangunan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin MM, belum lama ini. Kata dia, penyalahgunaan karena belum ada fisik pekerjaan yang belum dilaporkan.

“Hingga saat ini belum ada Surat Pertanggungjawabannya (SPJ). Hal itu berdasarkan temuan Inspektorat,” katanya.
Saat ditanya tujuh desa tersebut, Sirajuddin hanya menyebutkan hanya ada lima, antara lain desa Laju dan Doro O’o Kecamatan Langgudu, Desa Lewintana Kecamatan Soromandi dan Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora.

“Untuk dua desa lainnya saya tidak ingat. Tapi ada tujuh desa yang menjadi temuan penyalahgunaan ADD,” katanya.
Dia mengatakan, persoaalan tersebut telah ditindaklanjuti kepada aparat penegak hukum (APH) untuk dilakukan penindakan. Sirajuddin menegaskan pada 2018 ini merupakan tahun penindakan bagi desa yang menyalahgunakan ADD dan DD.

“Tahun sebelumnya masih tahap pencegahan. Tapi tahun ini sudah penindakan,” tegasnya. (uki)