Sekda Bantah PAD 1 Persen dari SHU Tambak Udang

Raden Nurjati (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Drs. H. Raden Nurjati membantah adanya pendapatan daerah yang masuk sebesar 1 persen dari Sisa Hasil Usaha (laba) pengusaha tambak udang. Dana yang masuk ke kas daerah melalui item pendapatan lain-lain yang sah, hanyalah jasa sewa.

Kepada Suara NTB, Selasa, 12 Januari 2021, Raden Nurjati mengatakan, pendapatan sewa pada lahan daerah untuk usaha tambak udang masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum. Untuk lahan Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan berlaku tarif sewa sebesar Rp 250,- per meter persegi.

Artinya dari sewa tahap I seluas 225.000 meter persegi, Pemda memperoleh jasa sewa sebesar Rp 56,25 juta/tahun. Sementara pada jasa sewa tahap II yang akan datang, Pemda akan memperoleh Rp 69,5 juta/tahun.

“Harga sewa belum disesuaikan dengan NJOP. Itu akan kita bahas lagi. Kalau berdasarkan analisis perlu tingkatkan, maka tambahan sewa akan diperbupkan,” ungkap Nurjati.

Lantas bagaimana dengan klaim pemasukan daerah sebesar 1 persen dari SHU yang disampaikan Dishub tahun 2018? Menjawab itu, Sekda menegaskan, tidak ada akad perjanjian yang mengharuskan pengusaha membayar sebesar 1 persen dari laba tersebut. Begitu pula dengan retribusi tiap penjualan udang per kilogram, Pemda belum memiliki regulasi yang membolehkan untuk menarik retribusi tersebut.

“1 persen SHU tidak ada. Pendapatan per kilogram juga, aturannya tidak ada, hanya jasa sewa saja,” tegas Sekda.

Nurjati menjelaskan, untuk sewa tahap I sudah dilakukan perpanjangan waktu menyesuaikan dengan batas waktu pengembalian lahan sewa Tahap II. Sewa tahap I harusnya kembali ke daerah pada tahun 2022, dan tahap II harus kembali pada tahun 2025. Oleh Pemda, pengembalian tahap I dan tahap II disesuaikan pada tahun yang sama, yakni 2025.

Alasan pertimbangan saat pembahasan dengan Pemda, menurut Nurjati, bahwa melihat dari kondisi fisik lapangan, lokasi lahan tahap II lebih jauh dari bibir pantai. Untuk keperluan drainase air laut, secara otomatis melewati lahan tambak tahap I. “Praktis lahan di sana habis, termasuk lahan yang sempat disewa untuk budidaya semangka,” pungkasnya. (ari)