Sejumlah Proyek di Lobar Molor, Kontraktor Dijatuhkan Sanksi Denda

Proyek Puskesmas Perampuan ini pengerjaannya molor dari kontrak yang telah ditetapkan. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah proyek fisik di Lombok Barat (Lobar) dipastikan molor. Proyek ini molor lantaran proses pembangunan terganggu dampak gempa. Pemda Lobar pun  telah menjatuhkan sanksi denda kepada rekanan yang mengerjakan proyek tersebut.

Rekanan masih punya waktu di masa perpanjangan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jika tidak mampu diselesaikan juga maka rekanan terancam dijatuhkan sanksi pemutusan kontrak hingga di-blacklist.

Iklan

Sejumlah proyek yang molor diantaranya dua proyek puskesmas pada Dinas Kesehatan, masing-masing Puskesmas Penimbung dan Perampuan. Pantauan Suara NTB, proyek Puskesmas Perampuan yang dibangun di Desa Perampuan, sebagian pengerjaan proyek belum beres. Seperti pada bagian lobi depan masih belum selesai. Demikian juga bagian dalam gedung masih dilakukan finishing. Sesuai papan pengumman proyek yang terpasang di lokasi, proyek ini bernilai Rp3,9 miliar dengan kontrak tertanggal 3 Mei 2018 dan masa waktu pengerjaan 194 hari.

Kepala dinas Kesehatan Lobar H Rachman Sahnan Putra yang dikonfirmasi terkait progres proyek puskesmas yang molor tersebut mengatakan,  dua proyek puskesmas tersebut molor dari kontrak disebabkan dampak gempa dan kendala non teknis di lapangan. Selama dua bulan lebih proyek ini pengerjaan molor, sehingga diperpanjang.

‘’Intinya proyek ini molor, kita kenakan denda,’’ jelas Rachman. Sanksi yang dijatuhkan berupa denda. Semua rekanan jelasnya dijatuhkan sanksi denda tersebut. Diakui sejumlah faktor non teknis juga menjadi penghambat.

Ia menargetkan akhir Desember ini pengerjaan puskesmas ini selesai. Setelah proyek selesai, barulah dilakukan relokasi pelayanan puskesmas paling lambat awal tahun depan. ‘’Saya berhitung tanggal 30 Desember harus sudah selesai,’’tegas Rachman. Kalaupun proyek ini tidak selesai juga hingga tahun depan, maka tetap diberikan sanksi denda kepada rekanan.

Sementara itu, Kabag Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Lobar Heri Ramadhan, M,Si mengatakan, terdapat lima paket proyek yang molor pengerjaannya hingga akhir tahun. Beberapa proyek tersebut tersebar di Dinas Kesehatan diantaranya Puskesmas Penimbung dan Perampuan serta Dinas PUTR. Menurutnya secara aturan rekanan tidak salah mengerjakan proyek terlambat mengingat dampak gempa beberapa bulan lalu. ‘’Tapi rekanan tetap dijatuhkan sanksi denda. Dan hal ini juga jadi catatan bagi rekanan nanti saat memasukkan penawaran,’’ kata Heri.

Untuk proyek-proyek terlambat jelas dia, sudah diberikan addendum selama satu bulan. Namun setelah diberikan addendum, proyek ini belum juga diselesaikan oleh rekanan sehingga secara aturan dijatuhkan sanksi denda bagi rekanan.

Rekanan diberikan kesempatan selama 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaan dengan konsekuensi denda. ‘’Jika selama 50 hari proyek belum selesai juga maka jaminan pelaksanaan 5 persen dicairkan ke kas negara dan putus kontrak serta terancam di-blacklist,’’ tegasnya.

Pihaknya akan melihat selama 50 hari ke depan. Jika rekanan tidak bisa juga menyelesaikan proyek maka Pemda akan melakukan pemutusan kontrak dan mem-blacklist rekanan tersebut. Semua ketentuan ini jelasnya tertuang dalam kontrak, sehingga mau tidak mau rekanan harus mengikuti.

Ia menambahkan proyek yang di addendum namun pengerjaan melewati tahun anggaran terpaksa diutang dulu dan dibayarkan tahun depan. Pemda terpaksa berutang proyek ini karena hilangnya PAD dampak gempa beberapa bulan lalu. (her)