Sejumlah Proyek Berpotensi Mangkrak

Pengendara melintas di ruas jalan lingkar depan monumen Mataram Metro di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Minggu, 9 Agustus 2020. Monumen ini salah satu proyek yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah tetapi belum rampung. Proyek ini berpotensi kembali mangkrak karena keterbatasan anggaran. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah proyek di Kota Mataram berpotensi mangkrak. Pembangunan proyek yang telah menghabiskan anggaran miliaran tidak dilanjutkan. Keterbatasan anggaran dinilai jadi pemicu.

Proyek pembangunan Monumen Mataram Metro di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, misalnya. Proyek ini mulai dikerjakan tahun 2017 lalu dan diperkirakan telah menghabiskan anggaran Rp16 miliar. Berikutnya gedung kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang terletak di kompleks perkantoran di Jalan Lingkar Selatan yang telah dikerjakan dua tahap dimulai tahun 2017 dengan nilai Rp2,5 miliar. Tahun 2019 dengan pagu anggaran pembangunan gedung BKPSDM sekitar Rp1,5 miliar.

Iklan

Terakhir, gedung kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga dua tahap pengerjaan. Dimulai tahun 2017 dengan anggaran Rp1,5 miliar dan dikerjakan oleh rekanan dengan nilai kontrak Rp1,1 miliar. Pemkot Mataram kembali mengalokasikan anggaran Rp1,5 miliar. Namun, pekerjaan tak rampung sampai saat ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPR) Kota Mataram, Miftahurrahman dikonfirmasi pekan kemarin menyampaikan, pihaknya kembali memunculkan anggaran untuk melanjutkan pengerjaan Monumen Mataram Metro, gedung Dispora dan BKPSDM di tahun 2021. Tetapi tidak bisa keseluruhan proyek dilanjutkan karena melihat komposisi anggaran tidak cukup untuk penyelesaian sampai tuntas. “Yang penting ada keberlanjutan. Kapan tuntas tergantung kondisi anggaran,” kata Miftah.

Dengan komposisi anggaran yang tersedia di tahun 2021, Dinas PUPR mencoba mengalokasikan Rp1 miliar – Rp1,5 miliar untuk pengerjaan landscape monumen. Untuk merampungkan keseluruhan bangunan monumen diproyeksi membutuhkan anggaran sekira Rp6 miliar. “Kita selesaikan bawahnya dulu. Kita bertahap,” ucapnya.

Miftahurrahman menambahkan, termasuk gedung kantor BKPSDM dan Dispora tetap akan diperhatikan. Tetapi kembali tergantung dari komposisi anggaran. Jika terjadi keterbatasan anggaran kompleks kantor walikota akan ditunda. Pertimbangannya adalah gedung BKPSDM belum rampung. “Kalau landscape kita kerjakan kan kasihan material akan ditaruh di sana,” tambahnya.

Secara keseluruhan tidak berani diprediksi kapan proyek strategis tersebut bisa rampung. Apalagi dengan kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran fisik dipangkas. Miftah mengharapkan pandemi berakhir, sehingga anggaran pembangunan bisa kembali normal. (cem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here