Sejumlah Pengurus AKAD Lobar Mundur

Giri Menang (Suara NTB) – Sebagian besar kepala desa (kades) di Lombok Barat (Lobar) melalui perwakilan masing-masing forum kecamatan sepakat untuk keluar dari kepengurusan Asosiasi Kepala Desa (AKAD). Bahkan Sekretaris AKAD pun sudah menyatakan diri mundur.

Mereka menandatangani surat pengunduran diri sebagai pengurus AKAD. Mereka menginginkan agar segera dilakukan pergantian Ketua AKAD melalui musyawarah daerah luar biasa (musdalub) sebelum Ramadan.

Kepala Desa Bagek Polak, Amir Amraen Putra selaku juru bicara para kades menegaskan tujuan anggota AKAD mundur, karena faktor kinerja, krisis kepercayaan. Dan tidak ada kaitan politik.

Penggagas dan pengurus forum kades di masing-masing kecamatan menindaklanjuti usulan aspirasi dari pengurus yang mengundurkan diri dan mengusulkan musdalub supaya prosesnya berjalan legal, tidak ada kesan melakukan kudeta.

‘’Sejauh ini ada 70-80 persen kepala desa di 10 kecamatan sudah menandatangani pengunduran diri dari keanggotaan. Yang menandatangani surat pengunduran diri masing-masing ketua forum per kecamatan,’’ ujarnya, Jumat, 19 Mei 2017.

Menanggapi hal ini, Ketua AKAD M. Zaini menegaskan sejak awal dipilih jadi ketua, ada perlakuan-perlakuan yang mengarah mendiskriminasi pengurus, khususnya dirinya. Dirinya sudah membaca, jika arahnya akan seperti ini.

Terkait yang dipersoalkan kinerja, ia mengaku sudah berjuang dengan maksimal. Namun ketika koordinasi dengan kabupaten lemah, karena ia selaku Ketua AKAD yang tak diinginkan, sehingga dimunculkan untuk melakukan musdalub.

Terkait rencana musdalub, ia mempersilakan. Bila perlu kades melakukan musdalub di Kantor Sekretariat AKAD. Namun khusus permintaan mengundurkan diri, ia menegaskan tak akan mundur. Ia tak mempersoalkan jika kepengurusan AKAD terjadi dualisme.

Ia juga menuding ada desain, karena melakukan pengkondisian dengan cara para kades mengundurkan diri dari kepengurusan. Jika AKAD lain terbentuk, maka ia akan mengisi kepengurusan AKAD di bawahnya yang lehih kuat.

Menanggapi adanya tudingan di balik pelengseran Ketua AKAD Lobar, Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar, H. Saepul Ahkam, membantahnya. Dalam hal ini, ujarnya, Pemda Lobar tidak ikut campur dalam urusan internal AKAD sebagai organisasi.

Pihak pemda berharap, AKAD kembali menjadi mitra pemda dalam pembinaan ke desa-desa, apalagi situasi dan kondisi di desa-desa tidak seragam, karena kemampuan setiap aparatur di desa berbeda-beda.

Sementara Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis menilai perpecahan di tubuh AKAD kental dengan nuansa politik. Seyogyanya kades diminta arif menyikapi persoalan ini, artinya ada ruang sebagai kades atau sebagai jabatan politisnya.

Kades Diminta fokus membangun di desa masing-masing, jangan sampai isu perpecahan ini membuat kades tak fokus mengurus desanya.

Dalam hal ini, kades harus bijaksana, di mana menempatkan posisi, di mana sebagai kades atau menjadi seorang pemegang jabatan politisnya. Sejauh ini ia melihat belum ada ASN atau aparatur yang berafiliasi pada seorang calon tertentu.

Terkait Ketua AKAD yang mengantar salah satu kandidat mendaftar di partai tertentu, menurut politisi PKB ini tentu itu perlu dilihat apakah dia mengantarkan atas nama pribadi atau AKAD. (her)