Sejumlah Pejabat Loteng Tolak Ikut ‘’Assessment’’

Praya (Suara NTB) – Pemkab Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah menggelar assessment terhadap para pejabatnya, untuk eselon II dan III. Namun tidak seluruh pejabat lingkup Pemkab Loteng yang ikut serta. Beberapa pejabat justru menolak untuk mengikuti proses assessment.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, Rabu, 21 Desember 2016, menyebutkan pejabat yang menolak ikut assessment ada dari pejabat eselon II maupun eselon III. Padahal, assessment merupakan salah satu persyaratan bagi penempatan pejabat di lingkup pemerintah daerah.

Iklan

Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.Ip., yang dikonfirmasi terkait penolakan sejumlah pejabat untuk mengikuti proses assessment mengaku tidak mempermasalah hal ini. Walaupun diakuinya, pihaknya belum memperoleh laporan pejabat mana saja yang menolak atau tidak ikut proses assessment,karena assessment saat ini masih berjalan.

Menurutnya, assessment merupakan salah satu tahapan dari proses penilaian pejabat dan harus dilalui oleh calon pejabat. Pemerintah daerah pun tidak bisa memaksakan pejabat untuk ikut atau tidak, proses assessment, karena keputusan sepenuhnya ada di tangan pejabat bersangkutan. Dan, meski ada yang menolak proses assessment tetap berjalan. “Tidak ada masalah. Walaupun ada yang menolak, proses assessment tetap berjalan,” ujarnya.

Terhadap pejabat yang menolak ikut assessment, apakah akan diberikan jabatan atau tidak pada mutasi pejabat mendatang, itu dikembalikan ke aturan yang ada. “Masalah pejabat yang tidak ikut assessment akan diberikan jabatan atau tidak, nanti kita lihat aturannya seperti apa,” tandas Pathul.

Disinggung rencana mutasi pejabat lingkup Pemkab Loteng, Pathul mengaku masih sedang disusun jadwalnya. Bisa saja akhir Bulan Desember ini atau awal Bulan Januari tahun 2017 mendatang, karena mutasi pejabat yang akan datang ini, itu bersamaan dengan penerapaan struktur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang baru.

“Per tanggal 1 Januari mendatang, OPD Loteng yang baru sudah efektif berjalan. Dan, untuk pengisian pejabatnya, bisa di akhir bulan Desember besok atau awal Januari,” tegasnya. Karena walaupun pengisian jabatan agak terlambat sedikit jadi soal.
Jumlah OPD Loteng yang baru ada penambahan dari OPS sebelumnya. Di mana total 43 lembaga pemerintahan yang dibentuk, termasuk camat. Bertambah sekitar 4 lembaga dari sebelumnya hanya 39 lembaga. “Dengan perubahan struktur OPD Loteng ini, konsekuensinya harus ada pergeseran pejabat,” tambah Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs.H.L. Herdan, M.Si. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here