Sejumlah Pejabat di Lobar Terancam Non Job

Giri Menang (Suara NTB) – Sekda Lombok Barat, H. M. Taufiq menegaskan mutasi jilid II yang bakal digelar dalam waktu dekat ini dipastikan besar-besaran. Pasalnya mutasi kali ini menyasar sedikitnya 80 pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV. Para pejabat ini bisa saja digeser sejajar, promosi bahkan didemosi.  Bahkan sejumlah pejabat tak menutup kemungkinan terkena non job.

“Sekitar 80-an pejabat eselon II, III dan IV akan dimutasi, para pejabat ini bisa saja digeser, dipromosi bahkan didemosi. Bahkan kemungkinan besar ada yang non job, termasuk kepala SKPD (eselon II) kemungkinan didemosi,” tegas Sekda ditemui di kantornya, Jumat (17/3).

Iklan

Dijelaskan Sekda, tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) telah selesai bekerja, tinggal pekan depan pihaknya menyerahkan hasilnya ke Bupati Lobar.

Tim Baperjakat telah mengidentifikasi 80 pejabat yang akan dimutasi di semua eselon. Bahkan diantaranya eselon II bakal terkena mutasi. Meskipun 10 jabatan yang lowong pascamutasi eselon II beberapa waktu lalu, namun pejabat dimutasi tidak sebatas mengisi jabatan lowong tersebut, akan tetapi lebih banyak lagi. Bahkan jumlah pejabat yang dimutasi ini belum final, karena bisa saja berubah jumlahnya.

Ditanya lebih rinci berapa eselon II, III dan IV yang bakal dimutasi, ia enggan membocorkan. Termasuk ketika ditanya siapa pejabat eselon II yang didemosi, Sekda juga enggan membuka nama-nama pejabat tersebut ke media. Namun Sekda menegaskan, pejabat lama terkena, termasuk banyak pejabat yang digeser (tukar tempat saja) untuk kepentingan organisasi.

Sekda mengakui sejumlah pejabat bisa saja non job, sebab hasil assessment beberapa bulan lalu terdapat beberapa pejabat eselon yang tidak layak. Hasil assement inilah yang akan dieksekusi pada mutasi nanti. “Karena hasil Assesment itu ada beberapa pejabat eselon III yang tidak layak menempati jabatan,” tegasnya. Menurut Sekda, hasil assesment ini masih bisa dipakai, sebab yang tidak dibolehkan setelah dua tahun.

Ia menegaskan, hasil assessment tersebut bisa dipakai hingga dua tahun setelah tes. Sehingga mutasi tahun depan pun bisa mengacu tes ini. Yang jelas, hasil tes ini bakal dieksekusi. Artinya, dampak dari inilah pejabat bisa terkena demosi dan non job. Terkait kapan mutasi, Sekda menyerahkan sepenuhnya ke bupati. Yang jelas, Baperjakat sudah selesai bekerja. Baperjakat sendiri telah tiga kali mengadakan rapat, kemudian pekan depan bakal diserahkan ke bupati.

Ia menambahkan, terkait pelaksanaan mutasi sesuai dengan hasil rapat dengan Mendagri bahwa bupati boleh memutasi tidak harus menunggu waktu setahun hingga dua tahun. Jika kepala SKPD memiliki kinerja buruk, pencapaian penyerapan anggaran rendah dan realisasi rendah bisa diganti. Dalam waktu sebulan-dua bulan pun bupati dibolehkan memutasi untuk kepentingan organisasi. Apakah mutasi kali ini ada orientasi politis? Menurutnya mutasi dilakukan berdasarkan kinerja dan profesionalisme. “Mutasi bukan karena suka dan tidak suka,” jelasnya. (her)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here