Sejumlah Nama Berpeluang Duduki Jabatan Direktur RSUD

Lalu Martawang. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah nama dinilai berpeluang menduduki jabatan di RSUD Kota Mataram setelah ditinggal mantan direkturnya, dr. H. Lalu Herman Mahaputra. Sejumlah pejabat di internal rumah sakit dinilai memiliki peluang. Adu kekuatan dan manuver mulai dilancarkan mereka. Kendati demikian,pengisian jabatan harus melalui mekanisme seleksi.

Informasi dihimpun Suara NTB, adu taktik muncul tatkala nama – nama pejabat yang bakal mengganti dr.H.Lalu Herman Maha Putra berseliweran. Di antaranya, dr. Eka Nurhayati, S.POG., dan Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Medik RSUD Kota Mataram dr. Emirald Imtihan, MARS.

Iklan

Diketahui, dr. Eka merupakan istri dari mantan Direktur RSUD Kota Mataram. Kabarnya, estafet kepemimpinan akan diteruskan. Pertimbangannya adalah kemajuan serta kualitas pelayanan yang baik di rumah sakit tidak terlepas dari tangan dingin sang suami. Munculnya nama dr. Eka, kini sebagai dokter spesialis di RSUD Kota Mataram sebagian menyambut baik dan lainnya menolak. Gelombang penolakan muncul karena tak ingin lahirnya dinasti.  Disatu sisi, keinginan maju pada pansel Direktur RSUD Kota Mataram akan terbentur oleh aturan.

Sementara itu, dr. Emirald juga memiliki posisi tawar. Peluangnya juga cukup bagus dari segi jabatan maupun kepangkatan. Emirald diketahui pernah menjadi dokter keluarga mantan Walikota Mataram, H. M. Ruslan (alm). Kendati demikian, proses pengisian jabatan melalui mekanisme seleksi kepatutan atau pansel.

Kemunculan nama Eka dan Emirald sebagai kandidat Direktur RSUD Kota Mataram menghangatkan situasi di kalangan internal. Ketidakkompakan dan disharmonisasi antarpejabat struktural mulai terjadi. Kini, manuver serta lobi mulai dilakukan oleh keduanya. Bahkan, mereka diduga mendekati salah seorang pengusaha berpengaruh di NTB.

Selain dua nama tersebut, justru muncul satu nama lain dari ekstrenal RSUD Kota Mataram. Yakni, drg. Zulfikar menjabat sebagai kepala bidang di Dinas Kesehatan. Zulfikar juga dikabarkan telah membangun posisi tawar untuk mengisi jabatan Direktur RSUD Kota Mataram.

Mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama diatur dalam Pasal 110 ayat 4 PP Nomor 11 Tahun 2017. Persyaratannya antara lain, memiliki kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan. Kedua, memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan secara kumulatif paling kurang lima tahun, sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau fungsional jenjang ahli madya paling singkat dua tahun.

Namun Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Kota Mataram, Lalu Martawang membantah adanya kegaduhan di internal pegawai di rumah sakit. Dia mengklaim soliditas antara manajemen dan tenaga kesehatan terjaga dengan baik. Soliditas dinilai sebagai kunci meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Saya tegaskan tidak ada kegaduhan apapun. Semua berjalan dengan baik,” kata Martawang.

Perkara pengisian jabatan Direktur RSUD harus melalui mekanisme pansel. Artinya, siapapun berhak mendaftar selama persyaratan administrasi dan lainnya terpenuhi. Selanjutnya,menjadi hak prerogative pejabat pembina kepegawaian untuk memilih pejabat dianggap memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan tertentu. “Nanti urusan itu jadi kewenangan bapak Walikota,” ujarnya.

Ketua DPRD H. Didi Sumardi mengkritik, apabila terjadi kegaduhan di internal rumah sakit karena alasan pengisian jabatan. Para pejabat diminta datang belajar ke DPRD. “DPRD saja memilih alat kelengkapan dewan damai – damai saja. Masak rumah sakit gaduh. Mereka harus belajar ke DPRD supaya tidak gaduh,” kritiknya.

Menurut politisi Partai Golkar bahwa semua unsur terkait di rumah sakit adalah pihak secara langsung memiliki posisi tertentu harus membangun komunikasi yang baik. Dia mengingatkan,tidak boleh ada kegaduhan atau friksi,sehingga mempengaruhi pelayanan.

Secara aturan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) memiliki mekanisme melalui seleksi terbuka. Selanjutnya, penentuan siapa yang menempati posisi apa merupakan otoritas kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian. “Otoritas semua di kepala daerah,” tegasnya.

Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana sempat mengingatkan seluruh pegawai RSUD Kota Mataram,agar menjaga kekompakan. Dia tidak ingin soliditas terbangun pada masa Direktur RSUD Kota Mataram,dr. H. Lalu Herman Mahaputra hilang begitu saja. “Saya ingin semua pegawai di rumah sakit tetap jaga kekompakan. Tidak boleh ada friksi – friksi. Apa yang sudah dibangun oleh dr. Jack saat itu harus dijaga dan dirawat dengan baik,”kata Mohan mengingatkan disela – sela memberikan sambutan pada acara penyerahan ambulans dan launcing digitalisasi. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional