Sejumlah Kepala SMA/SMK Dimutasi

Sekda NTB, H. L Gita Ariadi saat melantik jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi, dan kepala sekolah di Kantor Gubernur NTB, Jumat (6/8). (Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) –  Pemerintah Provinsi NTB melakukan mutasi Kepala SMA/SMK, serta melakukan promosi, dan mengembalikan sejumlah kepala SMA/SMK menjalankan tugas sebagai guru. Hal itu dilaksanakan dalam pelantikan/pengukuhan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi, dan kepala sekolah di Kantor Gubernur NTB, Juma, 6 Agustus 2021.

Sekda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi,M.Si., melantik dan mengambil sumpah jabatan para kepala sekolah dan pejabat lainnya, baik yang hadir secara langsung di lokasi pelantikan, maupun yang hadir secara virtual.

Iklan

Menurut sekda, bagi yang sudah dilantik dan diambil sumpah jabatan secara virtual dituntut kerja yang baik. Kepala sekolah juga melaksanakan proses pembelajaran sesuai kondisi dan kerawanan di daerah masing-masing. Ia juga mengingatkan bahwa mutasi merupakan proses alamiah dalam organisasi.

“Mudah-mudahan dalam masa pandemi Covid-19 ini para kepala sekolah bisa melaksanakan tugas, mulai melaksanakan pembelajaran sesuai arahan pemerintah pusat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB,” ujarnya.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan yang ditemui seusai acara pelantikan menyampaikan, ada sekitar 43 kepala sekolah yang dikembalikan menjalankan tugas fungsional sebagai guru. Lalu sekitar 82 kepala sekolah dimutasi, dan sekitar 61 orang promosi menjadi kepala sekolah.

Menurut Aidy, pola mutasi yang dilakukan ini berdasarkan prestasi kerja, masukan dari berbagai pihak, dan amatan yang dilakukannya secara langsung. Di samping itu, ia juga melihat dari masa kerja, serta dalam kondisi lingkungan tertentu diperlukan kepala sekolah baru. “Ada 90-an jabatan kepala sekolah belum digerakkan, nanti sekitar Oktober dan November akan dilakukan evaluasi,” ujar Aidy.

Aidy menambahkan, penyebab kepala sekolah yang dikembalikan menjalankan tugas fungsional sebagai guru antara lain karena permintaan sendiri, tetapi lebih banyak berdasarkan evaluasi kinerja. “Ada juga yang kembali menjalankan tugas fungsional sebagai guru dari sisi profesionalitas kerjanya, manajemennya tidak maksimal,” jelasnya.

Sementara bagi guru yang promosi sebagai kepala sekolah sudah memenuhi syarat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). “Semua sudah memiliki sertifikat kepala sekolah, yang mensyaratkan 300 jam pelajaran. Kami juga sudah cek di Dapodik,” ujar Aidy. (ron)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional