Sejumlah Kepala SKPD di Lobar Gaptek

Giri Menang (Suara NTB) – Menindaklanjuti hasil rapat pimpinan (rapim) beberapa waktu lalu, Sekda Lombok Barat (Lobar) H. Muh. Taufiq bakal memanggil belasan kepala SKPD yang belum memiliki website atau laman dan PPID. Para kepala SKPD bakal diklarifikasi terkait persoalan kenapa belum memiliki website dan PPID. Padahal sebelumnya kepala SKPD sudah diingatkan agar segera membuat rencana aksi  tersebut, sesuai dengan hasil rapat dengan KPK.

“Ini (website dan PPID, red) kan menjadi rencana aksi terkait dengan hasil rapat dengan KPK, saya maunya setiap rapim rencana aksi ini tidak kemajuannya disampaikan tidak sekedar dalam proses, apa-apa yang belum direkomendasi itu dituntaskan, sehingga nanti setelah rapim ini saya minta dipanggil kepala SKPD ini,” tegasnya akhir pekan kemarin.

Iklan

Sekda mengkritisi banyaknya SKPD yang belum menindaklanjuti rencana aksi tersebut. Bahkan ia mempertanyakan sejumlah kepala SKPD gaptek tidak tahu terkait laman, hal ini dikarenakan kebanyakan persoalan semacam ini diserahkan ke bawahan saja.

Sekda menegaskan, persoalan semacam ini tidak bisa hanya menyerahkan ke anak buah saja. Namun kepala SKPD juga harus aktif, sehingga apa yang belum dipenuhi bisa dikoordinasikan dengan SKPD terkait.

Jangan sampai SKPD tidak memiliki laman, seperti Dinas Perizinan dikhawatirkan akan ditertawakan orang. Bahkan ketika rapat dengan KPK pun, pihaknya telah meminta hal ini dipersiapkan. “Tapi kok ndak selesai-selesai,” kritiknya.

Di provinsi progres rencana aksi ini bakal dievaluasi, di sana akan disebutkan nama SKPD yang tidak ada laman, mati suri dan tidak diaktifkan. Hal ini tidak dienak didengar jika diumumkan di provinsi, di mana SKPD di Lobar kondisinya tidak memiliki laman.

Menanggapi hal ini, sejumlah SKPD memberikan alasan kenapa tidak memiliki laman dan PPID. Seperti disampaikan pihak Dinas DPMPTSP diakui belum punya laman. Begitu pula kepala BPKB, justru seolah tak tahu laman. “Perasaan sudah kami serahkan,” kata Ramadan Hariyanto mengklarifikasi. Jawaban ini pun sontak direspons oleh Sekda, menurut sekda jangan-jangan kepala SKPD tersebut tidak tahu website alias gatek.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman H. L. Winengan malah memberikan klarifikasi seolah mencari pembenaran. Winengan mengaku laman yang lama masih terpisah-pisah, pihaknya tengah menyatukan data untuk diserahkan ke Kominfo.

“Sebulan lalu sudah mengumpulkan data web untuk diserahkan ke Kominfo. Sekarang tinggal Kominfo untuk mengambil data web penyesuaian itu,” kelakar Winengan. Klarifikasi Winengan ini pun mendapatkan bantahan dari pihak Dinas Kominfo, pihak terkait justru mempertanyakan apakah benar data web dinas terkait ada di pihak ketiga.

Karifikasi juga disampaikan oleh Sekwan, Isnanto Karyawan, jika laman dan PPID baru terbentuk tahun ini, pihaknya perlu klarifikasi ke Dinas Kominfo terkait ketentuan dan persyaratan dari Dinas Kominfo. Menjawab klarifikasi ini, Kepala Dinas Kominfo Budi Darmajaya menyatakan Humas Setwan dinilai kurang aktif untuk pengelolaan laman dan PPID.  Selama ini, jelasnya, hasil evaluasi Kominfo terhadap Humas Setwan kurang aktif. “Jadi selama ini kami evaluasi, Humas Setwan kurang aktif,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga mendapatkan sorotan, karena lamannya mati alias tidak aktif,  lantaran tidak pernah dikontrol. Kadis PU dan TR Made Artadana mengakui hal ini sebagai peringatan baginya untuk membenahi laman ini. Pihaknya berjanji akan mengaktifkan laman dan segera menyerahkan laporan PPID.

Laman bermasalah juga ada di Dinas Dukcapil. Padahal dinas ini langsung bersentuhan dengan pelayanan publik. Menurut Muridun dalam klarifikasinya, bahwa Dukcapil dalam pembenahan. “Tidak terlalu lama kami akan aktifkan web,” janjinya. (her)